Wow! Anggaran Bansos Kabupaten Bekasi Rp49 M Tapi Realisasi 0 Persen

23 Jul 2021, 18:10 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika rapat kerja dengan komisi I DPD pada 2019 lalu. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berkunjung ke Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, Jawa Barat, untuk mengecek realisasi APBD 2021. Selain itu, kedatangan Tito juga bertujuan untuk mengecek langsung penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Hari ini, Jumat (21/7/2021), Bapak Mendagri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dan Kota Depok untuk mengecek langsung penyaluran bantuan sosial dan realisasi APBD, terutama untuk daerah yang realisasinya dinilai masih rendah,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dalam keterangan tertulisnya.

1. Realisasi anggaran Kabupaten Bekasi sangat rendah, anggaran bansos saja Rp49 M, tapi 0 persen realisasi

Mendagri Tito Karnavian (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Alasan Tito berkunjung ke Kabupaten Bekasi karena wilayah tersebut memiliki realisasi anggaran rendah. Hal itu berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 15 Juli 2021.

Benni menerangkan, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59 persen dan realisasi belanjanya sebesar 30,62 persen. Data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp49.013.377.000. Namun, nilai tersebut belum terealisasi atau 0 persen.

"Sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp50.000.000.000 sudah terealisasi Rp36.108.676.901 atau 72,22 persen.

Sementara, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8 persen DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9 persen. Berikut rinciannya:

- penanganan COVID-19 0,0 persen
- Dukungan vaksinasi 1,16 persen
- Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemik COVID-19 0,0 persen
- Inakesda dalam rangka penanganan COVId-19 0,0 persen
- Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06 persen.

2. Realisasi anggaran Kota Depok juga rendah

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (dok. Puspen Kemendagri)

Setelah dari Kabupaten Bekasi, Tito kemudian berkunjung ke Kota Depok. Di sini, Tito juga mengecek realiasi anggaran dan penyaluran bansos.

Kota Depok memiliki realisasi yang masih rendah. Kota Depok memiliki realisasi pendapatan sebesar 48,63 persen dan realisasi belanja sebesar 28,12 persen.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda per 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing persen DBH/DAU TA 2021 di Kota Depok sebesar 51,53 persen. Berikut rinciannya:

- Penanganan COVID-19 35,76 persen
- Dukungan vaksinasi 7,92 persen
- Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 50,55 persen
- Inakesda dalam rangka penanganan COVID-19 100 persen
- Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 38,37 persen.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kota Depok memiliki anggaran bansos Rp90.123.689.040,- namun baru teralisiasi Rp2.674.366.500,- atau 2,97 persen, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp92.108.640.000,- baru terealisasi 19.054.114.013,- atau 20,69 persen.

“Kegiatan ini Insyaallah terus dilakukan, untuk memastikan APBD untuk penanganan COVID-19 terealisasi dengan baik, rencananya Senin (26/7/2021), Bapak Mendagri juga akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten dan Kota Tangerang,” ujar Benni.

3. Sebanyak 14 juta warga Jabar akan dapat bansos saat penerapan PPKM Level 4

Penyaluran bansos (Dok. Kemenko PMK)

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak pandemik COVID-19, khususnya dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 atau PPKM Darurat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jabar Dodo Suhendar melaporkan, Pemda Provinsi Jabar sedang mematangkan bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar. Rencananya, bansos tersebut akan diarahkan untuk profesi-profesi yang terdampak PPKM, seperti seniman, budayawan, dan pedagang kaki lima (PKL).

Jumlah penerima bantuan di Jabar mencapai 10.129.949 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 4.362.641 orang. Menurutnya, ada penambahan penerima PKH dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Jabar.

"Total Kepala Keluarga di Jabar itu sekitar 14 juta. Jika 10 juta menjadi KPM, berarti 68 persen dari seluruh keluarga di Provinsi Jabar mendapatkan bantuan sosial tersebut," ucap Dodo melalui siaran pers dikutip, Jumat (23/7/2021).