Pekan Ini, 9.998 PKL Kabupaten Malang Terima Bansos
Malang, IDN Times - Pemkab Malang menargetkan bantuan sosial (bansos) kepada para warga yang terdampak COVID-19 cair pekan ini. Salah satunya adalah untuk pedagang kaki lima (PKL) yang selama PPKM darurat memang tidak bisa bekerja seperti biasa. Ada sebanyak 9.998 PKL di Kabupaten Malang yang sudah terdata dan dijadwalkan menerima bansos pekan ini.
1. Bansos diambilkan dari APBD
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa bansos yang diberikan kepada para PKL teresebut diambilkan dari dana APBD Kabupaten Malang. Pasalnya dana dari belanja tidak terduga (BTT) sudahg difokuskan untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan instruksi Kemendagri.
"Kami anggarkan tersendiri dari APBD. Kalau dari BTT sudah tidak mungkin karena sekarang sudah tinggal sedikit," urainya Jumat (23/7/2021).
2. Masih terus lakukan pendataan
Lebih jauh, Wahyu menambahkan bahwa meskipun sudah memeproleh data jumlah PKL sebanyak 9.998, pihaknya tetap meminta ada pendataan lagi. Terutama untuk PKL di desa-desa yang juga terdampak. Ia juga meminta bantuan pemerintah desa guna melakukan pendataan apabila ada warganya yang belum mendapat bantuan.
"Kami minta dari desa untuk juga membantu melakukan pendataan. Terutama untuk warga Kabupaten Malang yang betul-betul terdampak dan belum mendapatkan bantuan," tambahnya.
3. Hanya tinggal tunggu SK
Wahyu menyebut saat ini proses pencairan bansos sendiri hanya tinggal menunggu surat keputusan (SK) saja. Jika SK sudah keluar maka langsung dicairkan melalui BPKAD dan bisa diberikan kepada masyarakat yang sudah terdata. Proses untuk SK sendiri saat ini sudah berjalan dan paling lambat pekan ini sudah turun.
"Insya Allah dalam minggu ini sudah mulai disalurkan. Proses pencairan kami upayakan lebih cepat agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat," sambungnya.
4. Masih perketat mobilisasi warga
Terlepas dari itu, Pemkab Malang juga masih terus memperketat mobilisasi warga. Hal itu sebagai dampak dari perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli nanti. Penyekatan disejumlah titik perbatasan juga masih dilakukan. Bahkan untuk memperkuat hal tersebut, Pemkab juga melakukan operasi yustisi agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.
"Kami masih menerapkan model yang seperti kemarin. Hanya saja untuk yang berjualan sedikit diberi kelonggaran. Tetapi protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan baik," tandasnya.
