YLBHI Sebut Negara Cuci Tangan Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Lingkungan

Pencabutan 28 izin dinilai jadi bukti buruk dan gagalnya pengurus negara dalam penyusunan tata kelola lingkungan hidup dan serampangan memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan, tanpa melewati proses yang semestinya. Maka, kejadian bencana ekologis seperti banjir bandang dan longsor di Sumatra seharusnya tak terjadi.

YLBHI menilai pemerintah harus bertanggung jawab atas banjir dan longsor Sumatra yang telah menyebabkan ribuan orang meninggal dunia, dan ratusan ribu orang harus mengungsi. Tidak sampai di situ, pemerintah harus melakukan evaluasi dan moratorium secara menyeluruh kepada perusahaan yang melanggar aturan. 

YLBHI menilai pemeritah melakukan pembohongan publik pada pencabutan 28 izin itu. Ada lima perusahaan yakni PT Rimba Timur Sentosa, PT Rimba Wawasan Permai, PT Aceh Nusa Indrapuri, PT Barumun Raya Padang Langkat, dan PT Multi Sibolga Timber yang sudah pernah dicabut izinnya oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lewat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan pada 5 Januari 2022.

"Sangat tidak logis jika perusahaan yang izinnya telah dicabut kemudian dicabut lagi izinnya oleh Prabowo. Pemerintah sedang membohongi publik seolah telah mencabut banyak izin. Faktanya beberapa izin itu sudah terlebih dahulu dicabut," kata mereka. 

YLBHI juga berargumen, pemerintah memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan lewat produk hukum, maka perlu ada produk hukum yang juga dikeluarkan untuk konteks pencabutan izin ini sebagai bentuk kepastian hukum.

“Indonesia masih negara hukum, bukan negara kekuasaan. Setiap perkataan istana tidak dapat dipegang sebagai sebuah kebijakan," ujar mereka.

Selain itu, YLBHI mengingatkan agar pencabutan izin 28 perusahaan ini bukan sebagai upaya pemerintah melakukan 'pergantian pemain' dari perusahaan swasta kepada perusahaan milik negara, seperti PT Agrinas yang dikuasai militer.

"Karena semenjak Prabowo menjadi Presiden banyak karpet merah yang diberikan kepada militer dalam urusan sipil. Harus ada kejelasan terhadap kurang lebih 1.010.592 hektare lahan itu, agar tidak diperuntukkan untuk konsesi-konsesi lain," ujar YLBHI.

Total ada 28 perusahaan dengan sektor kehutanan, dengan penyebaran di Aceh tiga, Sumatra Barat enam, dan Sumatra Utara 13, sedangkan non-kehutanan di Aceh ada dua, Sumatra Utara dua, dan Sumatra Barat dua.

A. Sektor Kehutanan (22 Perusahaan)

Aceh (3 Perusahaan)

1. PT Aceh Nusa Indrapuri

2. PT Rimba Timur Sentosa

3. PT Rimba Wawasan Permai

Sumatra Barat (6 Perusahaan)

1. PT Minas Pagai Lumber

2. PT Biomass Andalan Energi

3. PT Bukit Raya Mudisa

4. PT Dhara Silva Lestari

5. PT Sukses Jaya Wood

6. PT Salaki Summa Sejahtera

Sumatra Utara (13 Perusahaan)

1. PT Anugerah Rimba Makmur

2. PT Barumun Raya Padang Langkat

3. PT Gunung Raya Utama Timber

4. PT Hutan Barumun Perkasa

5. PT Multi Sibolga Timber

6. PT Panei Lika Sejahtera

7. PT Putra Lika Perkasa

8. PT Sinar Belantara Indah

9. PT Sumatera Riang Lestari

10. PT Sumatera Sylva Lestari

11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun

12. PT Teluk Nauli

13. PT Toba Pulp Lestari Tbk

B. Non-Kehutanan (6 Perusahaan)

Aceh (2 Perusahaan)

1. PT Ika Bina Agro Wisesa

2. CV Rimba Jaya

Sumatra Utara (2 Perusahaan)

1. PT Agincourt Resources

2. PT North Sumatra Hydro Energy

Sumatra Barat (2 Perusahaan)

1. PT Perkebunan Pelalu Raya

2. PT Inang Sari.