DKPP Sebut KPU-Bawaslu Potensi Banyak Langgar Etik saat Pilkada
Ketua DKPP Heddy Lugito (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito menyampaikan bahwa biasanya banyak terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu saat digelarnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Pelanggaran etik terjadi karena biasanya jajaran KPU dan Bawaslu di daerah itu punya hubungan dekat dengan para kandidat yang akan berlaga di pilkada.
1. Biasanya banyak terjadi aduan dan pelanggaran
Ilustrasi pelanggaran pemilu (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Heddy menuturkan, hal tersebut mengakibatkan banyaknya terjadi aduan ke DKPP. Tak heran dari adanya aduan itu, banyak jajaran penyelenggara yang dinyatakan melanggar dan dijatuhi sanksi.
"Pilkada itu biasanya lebih banyak pengaduan ke DKPP, karena pilkada ini apalagi serentak, kenapa sering terjadi jumlah pengaduan? Dan kenapa sering terjadi pelanggaran etik? Karena hubungan antara penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan peserta pemilu lebih dekat, karena punya hubungan pribadi yang lebih dekat, juga mungkin kampanyenya," kata Heddy dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).
Baca Juga: DKPP Prioritaskan Sidang Dugaan Asusila Ketua KPU, Digelar Akhir Mei
2. DKPP mengaku masih kekurangan anggaran
Ketua DKPP Heddy Lugito (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Editor’s picks
DKPP tak memungkiri dalam menangani pelanggaran etik penyelenggara pemilu membutuhkan anggaran lebih.
Berdasarkan pagu anggaran 2024, DKPP hanya mendapat jatah Rp67 miliar. Padahal, kata Heddy, idealnya dana yang dipakai untuk gelaran pemilu sekitar Rp87 miliar. Artinya masih ada kekurangan dana sekitar Rp20 miliar.
"DKPP dalam menangani pelanggaran etik dan juga pembekalan etik bagi penyelenggara pemilu, kita membutuhkan anggaran yang cukup tidak besar, masih kurang dari Rp100 miliar, kalau Rp67 miliar ditambah sekitar Rp20 itu kan Rp87 miliar, kira-kira sebesar itu anggaran yang DKPP butuhkan dalam setahun," beber Heddy.
3. DKPP berencana bikin kantor perwakilan di daerah
Lambang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang terpajang di Kantor DKPP, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Lebih lanjut, DKPP berencana akan membuat kantor perwakilan di sejumlah daerah.
Namun, perencanaan itu tidak mudah karena harus mengubah peraturan presiden (perpres).
"Rencananya akan membuat kantor perwakilan satu di Papua, kedua di Kalimantan Tengah, ketiga di Sumatera, dan Keempat di Jawa," imbuh dia.
Baca Juga: Tak Dipercepat, Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap November
Berita Terkini Lainnya
