DPR Sahkan UU Ciptaker, Dema UIN: Bukti Oligarki Lebih Berdaulat!
Ribuan mahasiswa yang tergabung dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi angkat kertas putih sebagai bentuk kekecewaan kepada DPR RI. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Muhammad Abid Al Akbar menanggapi keputusan DPR yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU).
Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (21/3/2023), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Formappi: Waspadai Perppu Ciptaker Jadi Alat Lobi Politik
1. Rakyat yang berdaulat omong kosong
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Muhammad Abid Al Akbar (YouTube/IDN Times)Terkait keputusan itu, Abid menilai rakyat sebagai pihak yang berdaulat di Republik Indonesia (RI) seakan jadi omong kosong belaka. Sebaliknya, kata dia, kini justru pihak oligarki yang berdaulat.
"Rakyat sebagai yang berdaulat terhadap negeri ini adalah omong kosong. Hari ini yang berdaulat adalah oligarki," kata dia saat dihubungi IDN Times, Selasa (21/3/2023).
Baca Juga: DPR Sahkan Perppu Ciptaker Jadi UU, Buruh Ancam Mogok Nasional
2. UU Ciptaker dinilai sebagai bentuk ketidakberpihakan pemerintah
Editor’s picks
Muhammad Abid Al Akbar, Ketua Dewan Eksekutif UIN Jakarta dalam Talkshow Series #GenZMemilih "Jurus Jubir Muda Partai Gaet Gen Z" by IDN Times (IDN Times/Besse Fadhilah)Selain itu, Abid mengatakan, UU Ciptaker merupakan bentuk ketidakberpihakan pemerintah terhadap alur konstitusi di Indonesia.
Disahkannya UU ini juga dinilai akan menambah ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, terlebih kepada DPR dan Presiden RI.
"Perppu Cipta Kerja ini adalah sebuah tragedi pengkangkangan pemerintah terhadap alur konstitusi yang ada di Indonesia," ucap dia.
Baca Juga: 7 Ide Program Kerja KKN untuk Mahasiswa, Bermanfaat!
3. Mahasiswa segera konsolidasi bahas strategi penolakan terhadap UU Ciptaker
Demo mahasiswa delapan tahun kepemimpinan Presiden Jokowi (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Lebih lanjut pihaknya juga memastikan, akan segera menggelar konsolidasi bersama sejumlah mahasiswa lainnya dari berbagai kampus.
Hal itu dilakukan sebagai upaya mahasiswa mencari strategi agar aspirasinya bisa lebih efektif didengar.
"Untuk membuat strategi yang sekiranya lebih efektif," imbuh dia.
Berita Terkini Lainnya
