Jelang 2024, Banyak KPU Daerah Belum Punya Kantor Permanen
_600x400.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Jelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sejumlah kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa daerah masih belum memiliki kantor permanen lantaran masih berstatus sebagai sewa.
Komisioner KPU, Parsadaan Harahap, mengaku bahwa masih banyak sekali kantor KPU di daerah yang bertatus sewa. Oleh sebabnya dia berharap fasilitas di kantor-kantor KPU bisa diperbaiki dan dilengkapi.
"Banyak sekali sebenarnya, saya kira secara sarana prasarana memang harus diperbaiki untuk dilengkapi, karena memang posisi kantor kita ini kan banyak juga yang dalam status pinjam," kata dia kepada wartawan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).
1. Salah satu penyebab melonjaknya anggaran pemilu
Ilustrasi pemilu. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)Pihaknya juga tak memungkiri bahwa masalah tersebut justru jadi yang membuat anggaran Pemilu 2024 melonjak naik.
"Salah satu yang membuat anggaran kita besar, agak sedikit naik itu karena kita memang berencana untuk memperbaiki kantor-kantor tersebut," tutur Parsadaan.
Baca Juga: KPU Imbau Parpol yang Maju di Pemilu 2024 Daftar Lebih Awal
2. KPU berharap Kemendagri bisa bantu cari jalan keluar soal status kantor
Editor’s picks
Mendagri Tito Karnavian (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)Dia menambahkan, apabila Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersedia membantu masalah status kantor KPU daerah tersebut, maka anggaran Pemilu 2024 juga bisa ditekan.
"Namun kalau ini sesuai dengan pembicaraan Pak Mendagri bisa di-take over pemerintah, ini bisa kita kurangi, artinya akan ada pengurangan anggaran," ucap dia.
Baca Juga: KPU Heran Banyak Kantor Parpol Berubah Jadi Toko Kosmetik
3. Kemendagri minta KPU pangkas anggaran Pemilu
IDN Times/IstimewaSebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kembali memangkas anggaran Pemilu 2024.
"Mengenai masalah anggaran, prinsipnya pemerintah akan mendukung, namun juga ada poin-poin tertentu yang perlu dirasionalisasikan. Misalnya pembangunan infrastruktur kantor KPU, kan mahal. Kalau kita enggak ada pandemi okelah, tapi ini kan pandemi. Belum lagi ada disrupsi akibat perang Ukraina yang melanda seluruh dunia," ujar Mendagri Tito Karnavian ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, (7/6/2022).
Tito juga meminta supaya pemerintah daerah membantu kebutuhan infrastruktur dengan hibah maupun peminjaman fasilitas gedung, sehingga KPU tidak perlu membangun gedung baru menjelang Pemilu 2024.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
