Kasus Mirage Dilaporkan ke KPK, Dahnil: Tindakan Kampanye Hitam

2. Tidak ada pembelian Mirage

Potret jet tempur Mirage 2000-5 milik Angkatan Udara Kerajaan Qatar pada sebuah latihan di tahun 2011 (commons.wikimedia.org/ Paul Farley)

Dahnil menegaskan, tidak ada pembelian pesawat Mirage. Artinya, kontrak pembelian itu dianggap tidak efektif, sehingga belum ada transaksi apapun, termasuk tudingan terjadinya praktik suap.

"Jadi itu terang, semua itu tidak ada. Artinya kalau bahasanya apa, ghoib semuanya," ungkapnya.

3. Dahnil sindir Koalisi Masyarakat Sipil sebagai timses

Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dahnil juga menyarankan agar Koalisi Masyarakat Sipil terbuka menyatakan diri sebagai bagian dari tim sukses. Sebab, sikap yang ditunjukkan seperti berpihak pada paslon tertentu.

"Jadi saran saya, Masyarakat Sipil kalau mau jadi tim sukses, ya jadi tim sukses aja dengan terang benderang, begitu. Jadi tim sukses, kemudian berkampanye untuk lawan atau rival Pak Prabowo atau berkampanye untuk pihak lain," ucap dia.

Dahnil juga menyampaikan soal dorongan dari Koalisi Masyarakat Sipil, agar Kemhan membuka data pembelian Mirage.

Dia mempertanyakan data apa yang harus disampaikan, karena pembelian Mirage saja tidak jadi.

"Ya data pembelian apa, wong pembeliannya gak ada. Yang ada adalah kontrak yang tidak efektif. Jadi gini, di dalam setiap pembelanjaan alutsista itu ada kontrak, nah kontrak itu disyaratkan beberapa hal, misalnya satu harus ada pembayaran DP-nya," ungkap dia.

"Nah ini semua syarat belum dipenuhi, akhirnya kontrak tidak efektif, kenapa tidak efektif? Karena kita punya keterbatasan fiskal," imbuh Dahnil.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi pembelian jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar oleh Kementerian Pertahanan ke KPK. Lembaga antirasuah diharapkan membongkar kasus ini agar tak menjadi fitnah.

“Menjadi penting bagi Pimpinan KPK untuk segera menyelidiki ini dan membongkar seluas-luasnya pada publik, sehingga tidak ada lagi fitnah,” ujar Peneliti Imparsial Hussein Ahmad kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024).

Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana menegaskan pelaporan ini tak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Mereka hanya mendesak agar dugaan tersebut bisa diusut tuntas.

“Ini tidak ada urusannya dengan pemilu, tidak ada urusannya dengan kepentingan politik,” tegasnya.

Bukti yang dilampirkan dalam laporan ke KPK adalah pemberitaan sejumlah media massa. Kemenhan diminta bisa membuka data mereka soal pemberian pesawat jet tempur itu. Sebab, Kemenhan sudah menyatakan pembelian batal dilakukan.

“Kalau dalilnya rahasia, segala sesuatu yang dibatalkan sudah bukan rahasia. Kalau rahasia barangnya juga enggak tahu, ingin kan tahu pesawat Mirage sama seperti seperti gorden, laptop, dan sebagainya,” ujar Ketua Badan Pengurus Nasional (BPN) PBHI, Julius Ibrani

“Yang seharusnya dibuka tapi kami gak lihat dibuka,” imbuhnya.

Terpisah, Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan laporan tersebut. KPK akan menindaklanjutinya.

"Tentu berikutnya kami verifikasi sesuai ketentuan lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat di Kedeputian informasi dan Data KPK," ujarnya.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.