KPU: Pemilih di Kuala Lumpur Kurang Antusias Ikut Pemilu Ulang
Ilustrasi petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) (ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan bahwa tingkat antusiasme pemilih dalam mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia berkurang.
Komisioner KPU RI, Idham Holik, mengatakan jika antusiasme pemilih menurun dibandingkan pemungutan suara awal pada Februari lalu.
"Antusiasme pemilih untuk datang ke TPS itu tidak seperti pada hari pemungutan suara yang sebelumnya," kata Idham kepada awak media, Senin (11/3/2024).
1. Kemungkinan disebabkan karena pemilih sudah mengetahui perolehan suara
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Idham menyampaikan, salah satu faktor penyebab turunnya antusiasme pemilih dalam PSU di Kuala Lumpur ialah karena mereka sudah mengetahui raihan total suara pasangan capres-cawapres di dalam negeri.
"Bisa jadi karena mereka sudah melihat tren perolehan suara di dalam negeri," tuturnya.
Meski begitu, KPU belum menyebut data pasti terkait tingkat partisipasi pemilih dalam PSU di Kuala Lumpur. Saat ini KPU masih menghitung total jumlah pemilih yang hadir dari total 62.217 WNI yang masuk daftar pemilih.
Selain itu, faktor penyebab turunnya antusiasme juga memungkinkan karena pengurangan metode mencoblos di Kuala Lumpur.
Padahal dalam pemungutan suara awal, pemilih bisa mencoblos menggunakan metode TPS, kotak suara keliling (KSK), dan pengiriman pos. Namun dalam PSU di Kuala Lumpur hanya digunakan metode TPS dan KSK.
"Pemilih pos itu mungkin pada hari-H mereka tidak memiliki antusiasme untuk datang ke TPS," beber Idham.
Baca Juga: Migrant Care Khawatir Partisipasi WNI Lebih Rendah di PSU Kuala Lumpur
2. PSU Kuala Lumpur juga sempat terkendala izin
Ilustrasi. Warga mengikuti simulasi pemungutan suara di GOR Saparua, Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/1/2024). (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)Editor’s picks
KPU juga mengungkapkan, PSU di Kuala Lumpur sempat terkendala izin untuk KSK di salah satu perusahaan.
"Ada KSK sudah ditentukan lokasinya ternyata pada hari pemungutan suara kemarin, pihak perusahaan tempat lokasi KSK tersebut tidak mengizinkan dengan alasan karyawannya sedang dalam bekerja. Baru diizinkan sore hari setelah mereka bekerja," kata Idham.
Idham lantas menegaskan, secara umum pelaksanaan PSU di Kuala Lumpur berjalan lancar.
3. Migrant Care khawatir partisipasi WNI lebih rendah di PSU Kuala Lumpur
Konferensi pers Migrant Care di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat (20/2/2024)Sebelumnya, Direktur Migrant Care Wahyu Susilo mengaku khawatir bahwa tingkat partisipasi WNI yang ikut di PSU sangat rendah. Salah satunya karena minimnya sosialisasi bahwa dilakukan pemungutan suara ulang pada hari ini.
"Saya juga menduga partisipasi (di PSU) akan jauh menurun. Saya tadi mewawancarai beberapa pekerja yang sedang istirahat di satu kilang di Kajang. Dia pertama menyatakan KSK tanggal 9 (Maret), jauh hari sebelum ada KSK, dia sudah mengajukan izin ke majikan. Perusahaannya juga sudah menyetujui. Kalau nanti KSK berubah menjadi tanggal 10 (Maret) berarti dia akan izin lagi. Itu akan mengurangi upah mereka. Sehingga, dia memutuskan untuk tidak datang pada tanggal 10 (Maret) ini," ujar Wahyu di sesi zoom ketika menjawab pertanyaan IDN Times, pada 9 Maret 2024 malam.
Ia menambahkan, beberapa pekerja lainnya yang ditemui di Kajang, Malaysia juga menyatakan hal serupa. Wahyu sendiri ikut memantau langsung PSU yang digelar hari ini di Malaysia.
Koordinator Staf Pengelolaan Data dan Publikasi Migran Care, Trisna Dwi Yuni Aresta juga menduga kuat, tingkat partisipasi di PSU bakal jauh menurun. Hal itu lantaran minimnya sosialisasi kepada WNI yang tinggal di Kuala Lumpur.
Meski begitu, Trisna mendorong agar panwaslu bekerja ekstra untuk memperhatikan bila ada mobilisasi massa tertentu untuk mendulang suara. Sebab, PSU di Kuala Lumpur digelar lantaran rekomendasi Bawaslu atas kericuhan pemungutan suara yang terjadi di Putra World Trade Centre pada 11 Februari 2024 lalu.
Catatan lain yang disampaikan oleh Migrant Care yaitu minimnya sosialisasi bagi WNI di Kuala Lumpur bahwa digelar pemungutan suara ulang pada hari ini. Menurut Trisna, informasi digelarnya PSU hanya disampaikan melalui pesan pendek. Padahal, komunitas WNI di Malaysia lebih mudah dijangkau melalui media sosial.
"Saya rasa cara yang lebih efektif untuk menjangkau WNI di sini bisa melalui Instagram, Facebook. Itu pun tidak dilakukan. Maka, kami cukup menyayangkan sikap PPLN ini," ujar Trisna.
Temuan lainnya yaitu WNI dengan nomor paspor tertentu yang semula terdaftar di DPT, belakangan justru namanya menghilang dari DPT. Salah satu pemantau di Malaysia, Santos, mengatakan sekitar enam DPT di daerah Gumut, Selangor hilang akibat pemutakhiran data DPT.
Santos pun menilai kinerja PPLN di PSU tidak lebih baik dibandingkan cara kerja PPLN ketika pemilu digelar pada 11 Februari 2024 lalu. "Apakah ini sekedar mengikuti rekomendasi Bawaslu agar ada PSU atau benar-benar ingin memperjuangkan hak konstitusi," kata Santos.
Baca Juga: Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Hadapi Sederet Masalah
Topik:
Berita Terkini Lainnya
