Peneliti Australia Nilai Demokrasi Mundur sejak Dipimpin Jokowi

2. Kebebasan sipil mulai digerogoti

Diskusi publik bertajuk Demokrasi di Bawah Ancaman: Disinformasi Jelang Pemilu yang digelar Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2023) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Akademisi dari Universitas Nasional Australia ini menjelaskan, sejumlah institusi atau lembaga negara masih memiliki kualitas demokrasi yang baik. Namun di sisi lain, sejumlah aspek menunjukkan adanya kemunduran, di antaranya kebebasan masyakarat dalam berpendapat dan berorganisasi.

"Saat ini banyak institusi fundamental dari sistem demokrasi masih lumayan kuat. Tapi dalam beberapa hal sudah terlihat kemunduran, terutama dalaam beberapa aspek, kebebasan masyakarat, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan sebagainya," ucap dia.

Edward lantas menilai, demokrasi pada intinya harus meliputi dua pilar. Pertama, di mana pemimpin dipilih oleh masyarakat bukan sekelompok, misalnya elite parpol atau perwira tinggi. Kedua, bahwa pilihan politik dilakukan dalam kondisi kebebasan sipil. Menurut analisanya, kebebasan sipil beberapa tahun belakangan ini sudah mulai digerogoti.

"Karena pilihan kalau kebebasan sipil itu terbatasi berarti akan menjadi pemilihan semu. Kebebasan sipil sudah mulai terlihat digerogoti mulai delapan sampai sepuluh tahun lalu," tutur dia.

Baca Juga: [OPINI] Wujudkan Pemilu Inklusif 2024 Lewat Peran Kelompok Relawan Demokrasi

3. Sejumlah pertanda kemunduran demokrasi

Ilustrasi kampanye (IDN Times/Galih Persiana)

Sejumlah pertanda kemunduran demokrasi sudah mulai terjadi. Meski analisanya terlalu dini untuk disimpulkan, Edward menjelaskan beberapa bukti kemunduran demokrasi di Tanah Air. Misalnya, mulai ada intervensi parpol yang menganggu hak pemilih jelang pemilu. Kemudian adanya indikasi penyelanggara pemilu dan penegak hukum diintervensi.

Jika gejala kemunduran demokrasi itu semakin marak terjadi, maka anjloknya kebebasan sipil memasuk babak baru.

"Yang agak mengkhawatirkan belakangan ini beberapa pertanda, bahwa walaupun kita belum bisa mengambil kesimpulan, tapi banyak pertanda mulai terjadi pula perongrongan institusi pemilihan secara demokratis, misalnya intervensi terhadap parpol, intervensi terhadap penyelenggara pemilu, intervensi terhadap penegakan hukum supaya aparat keamanan digunakan untuk menghambat jalannya kelompok oposisi," imbuh dia.

Baca Juga: Ada Gambar Ruko Es Krim di Unggahan Jokowi, Publik Heboh Sebut Mixue

4. Jokowi imbau jaga stabilitas politik dan keamanan jelang pemilu

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Sebelumnya, Jokowi mendorong seluruh pihak untuk terus menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam memasuki tahun politik 2024. Di samping itu, Jokowi juga mewanti-wanti agar jalannya pesta demokrasi tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang Tahun 2023 di eL-Royal Hotel, Kelapa Gading, Jakarta, pada Rabu, 11 Januari 2023.

“Jangan sampai kegentingan global ini ada, kemudian kita masuk ke tahun politik kemudian mengguncangkan sisi ekonomi. Mengembalikannya (pertumbuhan ekonomi) itu sangat sulit sekali dalam posisi dunia yang tidak pasti, yang sulit diprediksi, yang sulit dikalkulasi seperti yang kita lihat saat ini,” kata Presiden.

Jokowi menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun 2022 kemarin berada pada angka 5,72 persen. Menurut Presiden Jokowi, angka ini masih sangat tinggi.

“Di kuartal ketiga 2022 kemarin masih di angka 5,72 (persen), kuartal keempatnya baru dalam penghitungan. Nanti akhir bulan akan disampaikan berapa (angkanya),” ujarnya.

Pada tahun 2022, Jokowi menjelaskan bahwa sejumlah indikator sasaran pembangunan nasional menunjukkan tren yang baik. Misalnya, angka kemiskinan yang turun menjadi 9,54 persen dan tingkat pengangguran yang juga turun di angka 5,9 persen.

“Angka kemiskinan kita juga alhamdulillah dari 10,1 (persen) di 2021, di 2022 kemarin kita hitung kembali lagi 1 digit di 9,54 persen. Angka pengangguran dari 2021 ke 2022, di 2021 7,1 (persen), kemudian turun diangka 5,9 persen karena banyaknya investasi yang masuk ke negara kita,” tambahnya.

Selain itu, Jokowi juga bersyukur atas situasi arus modal yang tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Bahkan, Presiden menuturkan saat ini porsi arus modal di luar Pulau Jawa menjadi yang lebih tinggi dengan angka mencapai 53 persen.

“Artinya, di Jawa hanya 47 persen. Kalau ini terus naik membesar, artinya pemerataan ekonomi itu akan terjadi tidak hanya di Jawa saja tetapi juga terjadi di luar Jawa,” ucap dia.