Prabowo-Gibran Ditantang Mundur dari Pejabat, TKN: Rakyat yang Rugi

Ganjar, Mahfud singgung pejabat yang maju pilpres mundur

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menanggapi tantangan yang meminta agar paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai pejabat publik.

Habiburokhman mengatakan pihaknya meminta agar pihak paslon lain tak menantang seperti itu. Dia lantas menilai Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam karena mendapat nilai jelek dari Ganjar.

Beberapa waktu lalu, Ganjar memberikan nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Ya gak usah nantang-nantang, kalau Pak Mahfud merasa malu, mundur, karena mungkin merasa malu di kasih skor 5 oleh Pak Ganjar soal penegakan hukum, ya silakan mundur," kata dia saat ditemui di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga: Bandingkan RI dan Prancis soal Greenflation, Gibran Gak Apple to Apple

1. Rakyat rugi kalau Prabowo - Gibran mundur

Prabowo-Gibran Ditantang Mundur dari Pejabat, TKN: Rakyat yang RugiCalon Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Calon Presiden Prabowo Subianto (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Habiburokhman menilai bahwa rakyat akan rugi apabila Prabowo dan Gibran mundur dari jabatannya saat ini. Prabowo diketahui menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sementara Gibran Wali Kota Solo.

"Kalau Pak Prabowo kan ini sosok yang sangat berintegritas, dan kinerjanya cemerlang, tentu rakyat rugi kalau Pak Prabowo mundur, rakyat sulit cari tokoh yang sepadan dengan beliau di posisi Kemenhan saat ini," tuturnya.

"Mas Gibran kan sangat berintegritas, mana ada dia membuat kebijakan yang merugikan orang lalu menguntungkan dirinya sendiri, silakan dinilai saja. Jadi enggak usah nantang nantang kalau dia beliau (Mahfud) ini malu dikasih skor 5 sama Pak Ganjar soal penegakan hukum, ya gak apa-apa mundur, silakan," sambung dia.

2. Ganjar sarankan pejabat yang maju pilpres mundur

Prabowo-Gibran Ditantang Mundur dari Pejabat, TKN: Rakyat yang RugiGanjar Pranowo hadir di acara hajatan akbar di Kendal, Jawa Tengah, pada Selasa (23/1/1024) (IDN Times/Istimewa)

Sebelumnya, Ganjar menyarankan menteri-menteri maupun pejabat publik yang ikut Pilpres 2024 untuk mundur dari jabatannya. Pernyataan itu Ganjar tujukan kepada Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Muhaimin Iskandar, hingga Mahfud MD.

Pernyataan itu Ganjar sampaikan saat menanggapi desakan Fraksi PDIP di DPRD Solo yang meminta Gibran mundur. Gibran didesak mundur karena kinerjanya sebagai Wali Kota Solo dianggap tidak optimal karena sibuk kampanye.

"Kalau baiknya memang mundur, semuanya pejabat publik. Termasuk mungkin kalau bicara Mas Gibran, ya Pak Mahfud juga, Cak Imin juga, Pak Prabowo juga," kata Ganjar ditemui di Magetan, Jawa Timur, Jumat (19/1/2024).

Ganjar menjelaskan dalam kontestasi Pilpres 2024, hanya dirinya dan Anies tidak sedang menjabat di lembaga atau kementerian apa pun. Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah itu tak memungkiri para kontestan Pilpres 2024 memang tidak diharuskan mundur karena aturannya tak mengharuskan hal tersebut.

Ganjar menyebut dengan tak diwajibkannya para capres-cawapres itu mundur, maka akan ada peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan.

"Potensi penyalahgunaan kewenangan, terus kemudian tidak akan fokus pada pekerjaannya. (Padahal) kalau mundur, selesai," imbuh dia.

Baca Juga: Relawan Pasukan Ganjar Muda Dukung Prabowo-Gibran, Begini Alasannya

3. Hindari konflik kepentingan, Mahfud beri contoh agar pejabat yang maju di Pilpres 2024 mundur

Prabowo-Gibran Ditantang Mundur dari Pejabat, TKN: Rakyat yang RugiMahfud MD di acara "Tabrak Prof!" di Semarang, Selasa (23/1/2024) (IDN Times/Istimewa)

Sementara itu, cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD mengaku akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di waktu yang tepat. Dia mengaku ingin memberikan contoh, bahwa dirinya tak ingin memanfaatkan jabatan menteri untuk kepentingan politik Pilpres.2024.

"Saya juga ingin memberi contoh kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, apakah saya masih menggunakan kedudukan saya untuk memanfaaatkan fasilitas negara atau tidak," ujar Mahfud dalam acara Tabrak Prof! yang disiarkan di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (23/1/2024).

Mahfud lantas memastikan, selama tiga bulan menyandang status resmi sebagai cawapres, dia tak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

"Ini saya sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara saya masih berkantor di Polhukam secara rutin, semua tugas-tugas, surat-surat masuk pasti selesai tidak kurang dari seminggu," tegasnya.

Oleh sebabnya, Mahfud menekankan kepada jajaran pemerintah daerah agar tidak menyambut dirinya saat berkampanye ke berbagai daerah.

"Meskipun saya cawapres dan saya minta dengan pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya ketika saya ke daerah, karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu menggunakan fasilitas pemerintahan," ungkap dia.

Mahfud berharap, etika politik dan kepemimpinan yang ditunjukkannya itu bisa menjadi contoh bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden lain.

"Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain, calon presiden, calon wakil presiden. Jangan mau dijemput pejabat daerah, jangan mau diantar, didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada polisi," imbuh dia.

Baca Juga: Survei: Elektabilitas Prabowo-Gibran Potensial Satu Putaran

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya