Ribuan Buruh Akan Demo Geruduk Istana Hari Ini, Bawa Sejumlah Tuntutan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam aksi memperingati Hari HAM Sedunia (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menuturkan, pihaknya akan menggelar demo aksi menyampaikan pendapat di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).
"Partai Buruh bersama serikat organisasi di dalamnya, akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara pada Kamis, 29 Februari 2024," kata Said Iqbal kepada IDN Times.
Aksi itu diklaim akan dihadiri hingga dua ribu orang yang berasal dari Jabodetabek, Serang, dan Cilegon.
Baca Juga: Demo Poros Buruh di KPU Berakhir dengan Bakar Spanduk
1. Bawa tiga tuntutan aksi
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Presiden Partai Buruh itu menyampaikan, mereka ingin menyuarakan protes terhadap tiga hal yakni mengenai harga bahan pokok yang melonjak naik, Omnibus Law Cipta Kerja, hingga dugaan kecurangan pemilu.
"Kami akan turun ke jalan dengan membawa tiga tuntutan, yakni pertama turunkan harga bahan pokok. Kedua, cabut Omnibus Law Cipta Kerja dan ketiga, tegakkan pemilu bersih," tegas dia.
Dia lantas mengkritisi harga bahan pokok yang melambung tinggi, namun tidak diimbangi dengan kenaikan upah yang memadai.
"Kenaikan harga-harga barang pokok seperti beras, telur, dan barang pokok lainnya, tentu menyebabkan daya beli masyarakat berkurang hingga 30 persen lebih. Dan kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan upah buruh yang hanya berkisar 2-4 persen saja," ungkap Said Iqbal.
"Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa kenaikan upah tersebut tidak akan mencukupi atas kenaikan harga bahan pokok yang saat ini terjadi," sambungnya.
Editor’s picks
2. Dikhawatirkan harga bahan pokok naik makin tak terkendali
Presiden KSPI, Said Iqbal dalam demo buruh tolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR/MPR RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar pemerintah bisa menurunkan harga barang pokok dengan segera. Terlebih sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, sehingga kenaikan harga bahan pokok akan semakin liar dan tak terkendali.
"Karena itu, kita meminta agar pemerintah segera menurunkan harga-harga bahan pokok, baik itu beras, telur dan barang sembako lainnya. Karena kalau tidak diturunkan, maka kenaikan harga jelang puasa akan semakin melambung tinggi dan tak terkendali," ungkapnya.
"Kenaikan harga beras bahkan tidak menguntungkan petani sama sekali, karena pemerintah akan mewacanakan kembali melakukan impor beras dari negara tetangga. Di mana uang rakyat justru hanya akan menguntungkan petani luar, sedangkan petani kita lah yang terkena dampak buruknya," lanjut Said Iqbal.
3. Partai Buruh merasa jadi korban kecurangan pemilu
ilustrasi surat suara (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)Terkait pemilu bersih, Said Iqbal berpandangan bahwa pemilu 2024 penuh dengan kecurangan. Sehingga menjadikan KPU, Bawaslu, dan seluruh instrumen penyelenggara pemilu mendapat sorotan besar dari masyarakat.
"Dalam konteks ini, Partai Buruh tidak untuk menilai hasil pilpres karena tidak mendukung capres manapun. Namun dalam gelaran pileg, sangat kelihatan curang dan tidak bersih," ungkapnya.
Lebih lanjut, Said Iqbal turut menyampaikan bagaimana Partai Buruh menjadi korban kecurangan pemilu.
"Beberapa kasus misalnya, hasil perolehan di DPR RI Kalbar Dapil 1, suara Partai Buruh justru berkurang 4 ribu suara. Dan juga perolehan di Dapil 13 Jabar untuk DPRD berkurang ratusan suara. Pengurangan itu terkonfirmasi dan jauh lebih rendah dari quick count. Tentunya kecurangan ini sangat masif dan terstruktur," ungkap dia.
Dia lantas mengklaim bahwa pemilu 2024 menjadi yang terburuk sepanjang masa yang pernah ada di Indonesia. Oleh sebabnya, dari beberapa temuan tersebut, Partai Buruh akan membawanya ke dalam sengketa pemilu. Namun tidak akan melaporkan ke Bawaslu dan MK karena dinilai hanya akan menambah persoalan baru.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
