CIFOR Apresiasi Perbaikan Signifikan Tata Kelola Hutan di Indonesia

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Center for International Forestry Research (CIFOR) Robert Nasi mengapresiasi periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi karena keberhasilan dalam perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Ia menyampaikan hal tersebut secara tertulis sebagai tanggapan atas beberapa pertanyaan yang diajukan kepadanya saat berdiskusi terkait kebijakan kehutanan yang diselenggarakan KLHK, di Bogor, Jumat (30/8).

“Kemajuan luar biasa telah dicapai sehubungan dengan tata kelola hutan dan kebijakan di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk saat ini, Presiden dan pemerintahannya harus diberi selamat," ujar Nasi.

1. Dirjen CIFOR kagum atas upaya Presiden dalam melindungi dan melestarikan hutan serta lahan gambut

Nasi pun menyatakan kekagumannya atas upaya Presiden Indonesia Jokowi dalam melindungi dan melestarikan hutan serta lahan gambut yang sangat luas di Indonesia.

“Orang hanya dapat menyimpulkan bahwa selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi, dan di bawah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, lebih banyak yang telah dicapai untuk masa depan hutan Indonesia daripada pencapaian oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya sejak negara itu merdeka pada 17 Agustus 1945,” tulisnya.

Sejalan dengan itu, Direktur Inventarisasi dan Pengawasan Sumber Daya Hutan KLHK Belinda Arunawati Margono, yang juga menjadi narasumber diskusi tersebut mengatakan bahwa Instruksi Presiden Jokowi untuk melakukan moratorium hutan primer dan lahan gambut secara permanen yang luasnya lebih luas daripada negara Perancis, terbukti sangat penting. Sebab, secara signifikan mengurangi angka deforestasi Indonesia.

2. Masih ada banyak pekerjaan pemerintah yang harus dilakukan terkait pengelolaan hutan

Namun demikian, Nasi menyatakan bahwa pencapaian luar biasa tersebut belum sempurna dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan terutama dalam hal pemetaan, pemantauan, transparansi, dan implementasi di lapangan.

“Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dan terdesentralisasi, di mana keputusan presiden atau keputusan yang diambil di Jakarta membutuhkan waktu untuk meresap ke daerah-daerah terpencil,” tutur Nasi.

Nasi pun berharap arah pengelolaan hutan saat ini akan dipertahankan dan difokuskan untuk terus menjaga ekosistem hutan Indonesia yang berharga, serta memberikan manfaat bagi keanekaragaman hayati dan iklimnya bagi dunia.