Bahas BPNT, Ditjen PFM Kemensos Gelar Rapat Evaluasi di Yogyakarta 

Yogyakarta, IDN Times - Program Bantuan Sosial Pangan Nontunai atau BPNT dinilai terus menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal itu terbukti dengan makin berkurangnya angka kemiskinan yang menyentuh level 9,41 persen menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Wilayah III menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Tahun 2019 di The Rich Hotel, Yogyakarta, Selasa (19/11). Acara itu bertujuan mengetahui capaian sasaran pelaksanaan bantuan sosial (bansos) pangan di 182 kabupaten/kota di Indonesia. 

1. Perbaikan pola BPNT berupaya meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial

Rapat evaluasi tersebut juga digelar untuk mengetahui secara riil KPM dan kendala-kendala yang dialami selama pelaksanaan program BPNT dan merumuskan solusi kebijakan dalam penyempurnaan program yang akan datang.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) PFM Andi Za Dulung menyampaikan bahwa upaya-upaya perbaikan pola BPNT berupaya meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif di berbagai lapisan masyarakat.

2. BPNT harus menjadi pendorong upaya untuk pemberdayaan dari para penerima manfaat

Tantangan saat ini dinilai cukup berat karena BPNT yang melayani kebutuhan 15,5 juta keluarga penerima manfaat, harus menjadi pendorong upaya untuk pemberdayaan dari para penerima manfaat sesuai yang diinginkan Menteri Sosial RI dan sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo.

“Sejalan dengan arahan Presiden, saya memandang bahwa ada tiga strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui implementasi agenda sustainable development goals, yakni perlindungan sosial uang komprehensif, penyediaan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan,” tutur Andi.

Dirjen PFM pun Kemensos terus mengintensifkan dan mengoptimalkan pola kerja dan mekanisme penyaluran BPNT kepada para penerima manfaat agar terus mendekati target ideal penyaluran.

Dalam rapat evaluasi itu juga terungkap berbagai kendala lapangan di seputar kontur dan model topografi berbagai wilayah di Indonesia, seperti kondisi demografis yang sulit dijangkau transportasi dan keterbatasan infrastruktur pada sasaran wilayah III. Semua itu sangat berdampak pada pencapaian tujuan pelaksanaan BPNT.