Program Pascasarjana IPDN Kembali Lahirkan Doktor Ilmu Pemerintahan
IDN Times/Kemendagri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kembali menorehkan tonggak sejarah ilmu pengetahuan. Pasalnya program Pascasarjana IPDN hari ini, Selasa (30/04), melahirkan satu doktor di bidang ilmu pemerintahan, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo yang melaksanakan promosi doktor ilmu pemerintahan, di Gedung Aula Zamhir Islami, Kampus IPDN, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dengan disertasi berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia”.
1. Hadi menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM untuk keefektifan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia
IDN Times/KemendagriPada acara Sidang Promosi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana IPDN tersebut, Hadi Prabowo didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dalam kesempatan itu, Hadi pun menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM untuk keefektifan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
“Kondisi SDM hari ini dipengaruhi faktor kebijakan masa lalu dan politis, sekarang di era keterbukaan sudah jelas dan terbuka tingkat kompetensi adalah yang utama. Kita harus konsisten melihat pada sumber daya manusia pada kapasitas, kompetensi, dan keahlian yang dimiliki untuk menentukan efektifitas pelaksanaan otonomi daerah,” kata Hadi.
2. Peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis dan manajemen talenta diperlukan untuk melihat kesiapan SDM dalam menerima tanggung jawab ke depan
IDN Times/KemendagriEditor’s picks
Untuk itu, menurut Hadi, peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis dan manajemen talenta diperlukan untuk melihat kesiapan SDM dalam menerima tanggung jawab ke depan.
“Bimbingan teknis (bimtek), penguatan kapasitas SDM, pengamatan sejak dini atau manajemen talenta, dan pengamatan kemampuan pada seseorang itu sangat penting agar suatu saat dia menerima tongkat estafet sudah siap. Jangan sampai tanpa pelatihan dan keterampilan mendapatkan jabatan yang tinggi, khawatir ke depan tidak mampu menyelesaikan masalah internal maupun eksternal,” tutur Hadi.
3. Disertasi S-3 Hadi menghasilkan rekomendasi berkenaan dengan peningkatan sumber daya manusia
IDN Times/KemendagriTidak hanya itu, jenjang pendidikan juga harus diperhatikan agar setiap jenjang jabatan yang diisi Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kapasitas yang sesuai. Meski demikian, monitoring oleh pemerintah pusat di era keterbukaan tetap diperlukan.
“Jenjang pendidikan harus diperhatikan. Era keterbukaan yang sudah dikembangkan oleh Pak Jokowi akan memberikan kesempatan untuk seleksi, tinggal pemerintah pusat harus memonitor,” kata Hadi.
Disertasi S-3 Hadi menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya yang berkenaan dengan peningkatan sumber daya manusia (human resources). Hal tersebut agar SDM memiliki kompetensi yang baik dalam penguasaan substansi sehingga mampu melaksanakan bimbingan pengawasan secara baik dan benar.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
