Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK Terus Upayakan 3 Hal Utama Ini
IDN Times/KLHK
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah terus mengupayakan tiga hal utama, yakni pencegahan, pengendalian, dan penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sejak 3 Agustus sampai 26 Agustus 2019, Direktorat Jenderal Untuk Penegakan Hukum KLHK menyegel 27 lokasi perusahaan pemegang konsesi yang terbakar di lima provinsi, yaitu 4 konsesi di Riau, 1 konsesi di Jambi, 1 konsesi di Sumatera Selatan, 17 konsesi di Kalimantan Barat, dan 4 konsesi di Kalimantan Tengah, dengan total areal yang disegel 4.490 hektar.
“Saat ini, kami juga menyegel lahan seluas 274 hektar di Kalimantan Barat, dan menyidik satu orang tersangka (UB). Penyidikan juga dilakukan terhadap tiga perusahaan, yaitu PT SKM dengan luas terbakar 800 hektar, PT ABP dengan luas terbakar 80 hektar, dan PT AER dengan luas terbakar 100 hektar di Kalimantan Barat. Sehingga jumlah penyidikannya ada empat (kasus). Jumlah ini akan bertambah karena tim di lapangan tengah mengumpulkan bahan keterangan atau pulbaket terhadap 24 perusahaan lain,” tutur Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani, saat Media Briefing di Media Center KLHK di Jakarta, Kamis (29/8).
1. Surat peringatan kepada lebih dari 210 perusahaan yang terlibat karhutla dilayangkan sebagai penegakan hukum
IDN Times/KLHKDitjen Penegakan Hukum KLHK juga mengupayakan hal lain terkait karhutla, yaitu menyampaikan surat peringatan kepada 210 perusahaan dan sedang mengirimkan surat tersebut kepada 27 perusahaan lain. Pengawasan secara khusus terhadap 11 perusahaan juga sedang dilakukan.
Rasio Ridho menyampaikan, sejak 2015 capaian penegakan hukum karhutla berupa pengawasan terhadap 168 perusahaan, 65 sanksi administrasi, 325 surat peringatan, 17 gugatan/upaya hukum perdata yang 9 di antaranya telah inkrah senilai Rp3,15 triliun, 5 kasus dalam pengadilan, 3 kasus dalam penyusunan gugatan, 75 fasilitasi jaksa/Polri, dan 4 pidana (P-21).
2. Upaya pengendalian karhutla digencarkan
IDN Times/KLHKEditor’s picks
Pada kesempatan tersebut, Plt Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Raffles B Pandjaitan menyampaikan sejumlah upaya pengendalian karhutla yang telah dan sedang dilakukan, di antaranya pemadaman darat dan udara, penguatan sarana dan prasarana karhutla, penguatan keteknikan pencegahan karhutla, pelatihan dan pembentukan brigade pengendalian karhutla di tingkat tapak, pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga penanganan pasca-karhutla.
3. Aksi pencegahan karhutla melibatkan sinergi stakeholder
IDN Times/KLHKSebagai pencegahan, upaya yang dilakukan pemerintah di antaranya sosialisasi, patroli rutin dan terpadu, penyampaian informasi peringatan dan deteksi dini data hotspot melalui laman sipongi.menlhk.go.id, dan pengurangan risiko karhutla melalui pemanfaatan bahan bakaran.
Raffles menyampaikan, pengendalian karhutla yang efektif yaitu dengan memperbanyak aksi pencegahan di tingkat tapak, dengan sinergi semua pihak.
“Perjuangan tim Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan kadang juga harus mengorbankan jiwa dan raga. Saudara kami yang berjuang di lapangan bahkan ada yang meninggal dan diamputasi kakinya karena kecelakaan saat bertugas,” ujar Raffles.
Berbagai upaya pencegahan dan pengendalian karhutla tersebut merupakan implementasi arahan Presiden RI Joko Widodo saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Presiden menyampaikan empat atensi kepada peserta rakornas karhutla 2019 di Istana Negara tersebut. Pertama, memprioritaskan pencegahan melalui patroli dan deteksi dini. Kedua, penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah dan membuat embung tahan kemarau yang tidak mengering saat kemarau. Ketiga, sesegera mungkin memadamkan bila ada api sebelum menjadi besar. Keempat, langkah penegakan hukum yang sudah baik terus ditingkatkan serta konsisten.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
