1 Juta Warga Suriah Diprediksi Pulang dalam 6 Bulan Pertama 2025

Imseis mengungkapkan bahwa setelah pemberontak mengambil alih kekuasaan, ribuan orang telah meninggalkan Suriah, sementara ribuan lainnya, sebagian besar dari Turki, Lebanon dan Yordania, kembali ke negara itu.

Menurutnya, beberapa di antara mereka yang melarikan diri kemungkinan terkait dengan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad atau merupakan kelompok agama minoritas yang khawatir akan keamanan mereka di bawah pemerintahan baru, yang dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Sejak berkuasa, HTS berusaha meyakinkan kelompok minoritas dan pemerintah lain bahwa mereka akan menciptakan kepemimpinan yang inklusif, yang melindungi hak-hak minoritas di negara tersebut. Kelompok ini juga menyatakan bahwa mereka telah meninggalkan ideologi al-Qaeda.

Imseis juga meminta negara-negara yang menampung pengungsi Suriah untuk tidak segera memulangkan mereka. Setelah Assad lengser, sejumlah negara Eropa mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan permohonan suaka dari warga Suriah, sementara partai-partai sayap kanan mendesak agar mereka dideportasi kembali ke negara asal.

"Kami mengimbau kepada pemerintah yang telah menangguhkan proses suaka untuk tetap menghormati hak untuk mengakses wilayah dan mengajukan klaim suaka," kata direktur UNHCR tersebut.

"Orang-orang tidak bisa begitu saja, setelah 14 tahun mengungsi, berkemas dalam semalam dan kembali ke negara yang telah hancur akibat konflik. Berikan waktu bagi kami dan para pengungsi Suriah untuk menilai apakah aman untuk kembali. Masih terlalu dini untuk melihat seberapa aman keadaannya," tambahnya.

Assad dan keluarganya melarikan diri ke Moskow lebih dari seminggu yang lalu, ketika pasukan pemberontak, yang dipimpin oleh HTS, berhasil merebut Damaskus dan kota-kota lainnya dalam serangan kilat. Penggulingannya memicu perayaan di seluruh Suriah dan mendorong banyak orang di luar negeri untuk kembali ke negara mereka.

Pemerintahan represif keluarga Assad, yang berlangsung selama 5 dekade, ditandai dengan penahanan dan pembunuhan massal terhadap mereka yang dianggap menentang pemerintah. Lebih dari 500 ribu orang tewas dan separuh populasi negara itu terpaksa mengungsi sejak meletusnya perang saudara pada 2011.

Namun, Assad berulang kali membantah bahwa pemerintahannya melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sebaliknya, ia menyebut para pengkritiknya sebagai ekstremis.