10 Pemimpin Negara yang Disebut dalam Skandal Pandora Papers

Raja Yordania Abdullah mengumpulkan properti senilai sekitar 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,4 triliun) di Amerika Serikat dan Inggris melalui perusahaan rahasia. Properti dibeli pada perideo 2003-2017 melalui perusahaan yang terdaftar di surga pajak, termasuk properti yang ada di Malibu, California Selatan, Washington dan London.

DLA Piper, kantor hukum London yang mewakili Abdullah, mengatakan kepada ICIJ bahwa Raja Abdullah tidak pernah menyalahgunakan uang publik, atau menggunakan apa pun dari hasil bantuan dimaksudkan untuk kepentingan umum.

Pandora Papers juga mengungkap, Perdana Menteri Ceko Andrej Babis memindahkan yang senilai 22 juta dolar AS (sekitar Rp313 miliar) melalui perusahaan lepas pantai, untuk membeli perkebunan di French Riviera pada 2009. Meski kepemilikannya dirahasiakan, ICIJ tidak mengatakan bahwa transaksi itu melanggar hukum.

Pada Minggu (3/10/2021), dalam sesi debat menjelang pemilihan umum pada 8-9 Oktober, Babis membantah segala tuduhan dalam laporan tersebut.

“Uang (yang dipindahkan) menggunakan bank Ceko, dikenakan pajak, itu uang saya, dan dikembalikan ke bank Ceko,” kata dia.

Data ICIJ juga menunjukkan anggota lingkaran dalam Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, termasuk anggota kabinet, secara diam-diam memiliki perusahaan cangkang yang menyimpan jutaan dolar.

Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan kekayaan pribadi para pemimpin militer Pakistan. Namun, dokumen itu tidak menyebutkan apakah Khan memiliki perusahaan lepas pantai.

Sosok yang disebut adalah menteri Keuangan, Shaukat Fayaz Ahmed Tarin, beserta anggota keluarganya yang memiliki epat perusahaan lepas pantai.

Tariq Fawad Malik, konsultan keuangan yang menangani dokumen di perusahaan tersebut, mengatakan bahwa perusahaan itu merupakan bagian dari investasi keluarga dengan Arab Saudi.

Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, dan keluarganya juga terlibat dalam kesepakatan properti Inggris senilai lebih dari 542 juta dolar AS (sekitar Rp7,7 triliun). Aliyev disebut membeli 17 properti, termasuk blok kantor senilai 33 juta pound (sekitar Rp639 miliar) di London untuk putranya yang masih berusia 11 tahun.  

ICIJ mengungkapkan bagaimana blok kantor lain, milik keluarga terdekat, dijual ke Crown Estate seharga 66 juta pound (sekitar Rp1,2 triliun) pada 2018.

The Crown Estate mengaku telah melakukan pemeriksaan yang disyaratkan dalam undang-undang pada saat pembelian, tetapi sekarang sedang menyelidiki masalah tersebut. Keluarga Aliyev menolak berkomentar.

Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta, dan enam anggota keluarganya telah dikaitkan dengan 13 perusahaan lepas pantai. Kenyatta dikaitkan dengan investasi luar negeri, termasuk perusahaan dengan saham dan obligasi senilai 300 juta dolar AS (sekitar Rp4,2 triliun).

Keluarga Kenyatta juga belum menanggapi permintaan komentar.

Pejabat Lebanon yang terseret dalam dokumen ICIJ adalah Perdana Menteri Najib Mikati, pendahulunya Hassan Diab dan Riad Salameh, Gubernur Bank Sentral Lebanon dan mantan menteri negara Marwan Kheireddine.

ICIJ melaporkan, Kheireddine dan Diab tidak menanggapi permintaan tanggapan, tapi Salameh mengaku dia memiliki aset yang disebutkan.

Putra Mikati, Maher, mengatakan bahwa kepemilikan real estat melalui entitas lepas pantai menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam hal penyewaan, perencanaan warisan, dan “potensi keuntungan pajak”.

“Menggunakan entitas lepas pantai dapat dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak untuk warga negara AS dan UE, tetapi ini tidak berlaku untuk warga negara Lebanon,” kata Maher.

Perdana Menteri Inggris 1997-2007, Tony Blair, menjadi pemilik gedung bergaya Victoria senilai 8,8 juta dolar pada 2017 (sekitar Rp125 miliar) pada 2017. Blair diketahui membeli sebuah perusahaan Kepulauan Virgin Inggris yang memegang properti tersebut.

Saat ini, gedung yang dimaksud menjadi lokasi firma hukum istrinya, Cherie Blair.

Keduanya membeli perusahaan itu dari keluarga menteri industri dan pariwisata Bahrain, Zayed bin Rashid al-Zayani. Membeli saham perusahaan, alih-alih membeli gedung London, memberikan keuntungan bagi Blair karena terhindar dari pajak properti hingga 400 ribu dolar AS (sekitar Rp5,7 miliar).

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang vokal dalam isu antikorupsi menggunakan jaringan perusahaan lepas pantai untuk membeli tiga properti kelas atas di London.

Kantornya mengatakan, itu adalah cara untuk melindungi dirinya dari “tindakan agresif” rezim pendahulunya, Presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovich.

Dokumen ICIJ juga mengungkap Presiden Chili Sebastián Piñera, salah satu orang terkaya di negara itu, menggunakan perusahaan lepas pantai di British Virgin Islands untuk transaksi yang melibatkan proyek pertambangan Dominga, yang sebagian dimiliki keluarga bersama temannya.

Pernyataan dari kantor presiden mengatakan bahwa jaksa dan pengadilan pada 2017 telah memutuskan tidak ada kejahatan dalam transaksi yang dilakukan oleh Pinera.

Presiden Montenegro, Milo Djukanovic, dan putranya pada 2012 diduga menyembunyikan kekayaan mereka di jaringan perusahaan yang rumit.

Kantor Djukanovic pada 2012 mengatakan bahwa dia membangun bisnis dengan putranya saat dia belum menjabat perdana menteri. Ketika dia dipercaya menjadi perdana menteri, pada tahun yang sama, Djukanovic mengalihkan semua hak kepada putranya.