26 Orang Tewas Akibat Serangan Bersenjata di Wilayah Kashmir-India

23 Apr 2025, 11:38 WIB

ilustrasi penembakan (unsplash.com/Max Kleinen)

Jakarta, IDN Times - Sedikitnya 26 orang tewas akibat serangan kelompok bersenjata di wilayah Kasmir yang dikelola India pada Selasa (22/4/2025). Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyebut insiden itu sebagai serangan teror.

Peristiwa itu terjadi di padang rumput Baisaran, sekitar 5 km dari kota resor Pahalgam. Polisi mengatakan, sedikitnya empat pria bersenjata menembaki puluhan wisatawan dari jarak dekat. Sebagian besar turis yang tewas berasal dari India. Banyak lainnya mengalami luka-luka, dengan beberapa di antaranya dalam kondisi kritis.

“Serangan ini jauh lebih besar dibandingkan serangan apa pun yang kita lihat ditujukan terhadap warga sipil dalam beberapa tahun terakhir,” tulis Ketua Menteri wilayah Jammu dan Kashmir, Omar Abdullah, melalui media sosial.

1. Kelompok Front Perlawanan (TRF) mengaku sebagai dalang serangan

Menurut laporan media India, Front Perlawanan (TRF), cabang dari kelompok militan Lashkar-e-Taiba, mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Lashkar-e-Taiba berada sendiri di balik serangkaian serangan di Mumbai pada November 2008, yang menewaskan 166 orang, dilansir dari DW.

Mirwaiz Umar Farooq, pemimpin utama separatis di Kashmir, menyebut penembakan itu sebagai serangan pengecut terhadap wisatawan.

“Kekerasan seperti itu tidak dapat diterima dan bertentangan dengan etos Kashmir, yang menyambut pengunjung dengan cinta dan kehangatan. (Saya) mengutuk keras hal tersebut," tulisnya di X.

Dilansir dari BBC, akses ke lokasi kejadian telah ditutup, sementara pasukan keamanan memeriksa sejumlah kendaraan di pos pemeriksaan. Operasi pencarian gabungan antara tentara India dan polisi Jammu dan Kashmir masih terus berlangsung.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, telah melakukan perjalanan ke Srinagar, kota terbesar Kashmir, pada Selasa untuk mengadakan pertemuan keamanan darurat.

2. Dukungan dari pemimpin dunia

Modi mempersingkat kunjungan resminya ke Arab Saudi usai serangan tersebut. Ia mengutuk mengecam tindakan keji itu, dan berjanji bahwa para pelaku akan diadili.

"Agenda jahat mereka tidak akan pernah berhasil. Tekad kami untuk memerangi terorisme tidak tergoyahkan dan akan semakin kuat,” tulis Modi di X.

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, turut mengecam serangan tersebut. Ia juga menelepon Modi untuk menyampaikan belasungkawa serta menawarkan dukungan penuh kepada India.

Kecaman juga datang dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Ia mengatakan bahwa serangan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun, dilansir dari Al Jazeera.

3. Puluhan ribu orang tewas akibat konflik di Kashmir

Sejak 1989, pemberontak anti-India di wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah melahirkan gerakan separatis. Mereka menuntut kemerdekaan atau penggabungan dengan Pakistan. Sama seperti India, Pakistan mengelola sebagian kecil wilayah Kashmir, namun mengklaim kepemilikan penuh atas wilayah tersebut.

India bersikeras bahwa pemberontakan Kashmir disponsori oleh Pakistan, namun Islamabad membantahnya dan mengatakan bahwa mereka hanya mendukung aspirasi wilayah tersebut untuk menentukan nasib sendiri. Konflik tersebut telah merenggut nyawa puluhan ribu warga sipil, pemberontak, dan pasukan keamanan. Sekitar 500 ribu tentara India ditempatkan secara permanen di wilayah tersebut.

Meskipun intensitas pertempuran telah berkurang sejak Modi mencabut otonomi parsial Kashmir pada 2019, insiden kekerasan masih terjadi. Pada Juni 2024, sembilan orang tewas dan 33 lainnya terluka ketika kelompok militan menembaki sebuah bus yang membawa peziarah Hindu.

Pada 2019, serangan bom bunuh diri di Kashmir yang dikelola India juga menewaskan sedikitnya 46 tentara. India kemudian melancarkan serangan udara India terhadap sasaran-sasaran di Pakistan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.