5 Fakta Demonstrasi di Kenya yang Tewaskan 23 Orang

Parlemen Kenya meloloskan RUU keuangan, yang mana RUU tersebut menguraikan bagaimana pemerintah ingin membelanjakan uang. Para demonstran menentang hal itu, karena menurut mereka RUU akan membebani kehidupan.

Dilansir BBC, awalnya RUU tersebut mengusulkan menaikkan pajak penjualan sebesar 16 persen untuk roti dan bea masuk 25 persen untuk minyak goreng. Ada juga rencana kenaikan pajak transaksi keuangan serta pajak kepemilikan kendaraan sebesar 2,5 persen dari nilai kendaraan.

Pajak lainnya yang dianggap penting adalah pungutan biaya terhadap produk yang berkontribusi terhadap limbah dan merusak lingkungan. Pajak ini disebut akan berdampak pada harga pembalut dan popok bayi.

Demonstrasi berhari-hari yang didominasi Generasi Z membuat pemerintah membatalkan rencananya khususnya untuk pajak roti dan minyak goreng. Namun para pengunjuk rasa ingin seluruh RUU tersebut dibatalkan.

Pemerintahan Kenya yang dipimpin oleh William Ruto ingin meningkatkan pendapatan untuk membayar utang luar negeri. Utang publik Kenya berjumlah sekitar 68 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dari yang disarankan IMF dan Bank Dunia sebesar 55 persen.

Dilansir Deutsche Welle, para pengkritik Ruto menyebutnya Zakayo, menyamakannya dengan Zakheus dalam Alkitab. Dia merupakan pemungut pajak di Yerikho yang biasa menipu orang dengan membesar-besarkan jumlah utang kepada pemerintah Romawi.

Melalui RUU tersebut, Kenya berharap dapat mengumpulkan tambahan 2,7 miliar dolar (Rp44,3 triliun). Tapi warga Kenya menuduh pemerintah melakukan korupsi dan salah urus keuangan. Banyak dana pajak dialokasikan ke daerah yang tidak memiliki prioritas.

Demonstran menghadapi polisi, gas air mata dan militer di jalanan sampai Rabu pagi. Mereka juga menghadapi tembakan peluru tajam.

Dilansir Associated Press, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya mengatakan, sedikitnya 23 orang tewas dan 50 orang ditangkap.

Pada Rabu, tidak ada laporan kekerasan, namun ada ketakutan. Kelompok masyarakat sipil mengatakan, terjadi penculikan terhadap orang-orang yang terlibat protes dan diperkirakan akan terjadi lebih banyak penculikan lagi.

Mereka yang diculik termasuk blogger, pembuat konten, pembela hak asasi manusia, seorang dokter dan staf parlemen.

"Kami merasa ngeri dengan beberapa kesaksian yang kami dengar selama 24 jam terakhir. Kami memiliki sekitar 12 orang yang belum ditemukan yang telah dijemput, dalam banyak kasus, oleh orang-orang yang berseragam atau tidak berseragam," kata Irungu Houghton, direktur eksekutif Amnesty Kenya.

Pengadilan Tinggi Kenya memerintahkan polisi untuk membebaskan semua orang yang ditangkap dalam protes tersebut. Ruto mengatakan, mereka yang diduga diculik telah dibebaskan atau diproses di pengadilan.

Protes anti-pajak di Kenya awalnya dimulai pada 2023 setelah kenaikan pajak pertama. Protes kembali terjadi ketika pemerintah berusaha menaikkan pajak lagi ketika warga telah terbebani dengan biaya hidup. Protes saat ini dipenuhi oleh anak-anak muda.

"Alasan mengapa ada begitu banyak anak muda di jalanan adalah karena mereka mengatakan apa yang mereka lihat," kata peneliti politik Nanjala Nyabola, dikutip Al Jazeera.

"Warga lanjut usia di Kenya terbiasa dengan kesenjangan yang ada antara apa yang dijanjikan politisi dan apa yang mereka berikan. Namun generasi muda tidak," tambahnya.

Ruto awalnya membenarkan kenaikan pajak tersebut karena diperlukan untuk melunasi utang. Namun karena tekanan yang besar dari publik, dia kemudian membatalkannya.

"Saya menolak untuk menyetujui RUU Keuangan 2024. Saya menjalankan pemerintahan tetapi saya juga memimpin masyarakat. Dan orang-orang telah berbicara," kata Ruto, dikutip Bloomberg.

Raila Odinga, pemimpin oposisi Kenya, menyerukan pemerintah untuk segera menghentian kekerasan yang dilakukan negara terhadap warga. Dia juga menyerukan penangkapan polisi yang diduga menembak dan membunuh demonstran.

Dilansir CNN, para pemimpin internasional menyerukan ketenangan di Kenya. Juru bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric meminta polisi dan pasukan keamanan Kenya untuk menahan diri. Dia mengatakan sangat prihatin atas laporan kekerasan yang terjadi.

Ketua Uni Afrika, Moussa Faki Mahamat, mendesak semua pemangku kepentingan untuk menahan diri dari kekerasan lebih lanjut dan mengimbau agar dialog konstruktif dilakukan untuk mengatasi isu kontroversial.

Beberapa negara Barat lain termasuk Kedutaan Besar Amerka Serikat (AS) menyampaikan pernyataan bersama. Mereka meminta Kenya menjamin hak untuk melakukan protes damai.

"Kami menyesalkan hilangnya nyawa secara tragis dan luka-luka yang diderita, termasuk penggunaan tembakan tajam dan sangat prihatin dengan tuduhan penculikan terhadap pengunjuk rasa," katanya.