5 Fakta Operasi Militer Azerbaijan di Nagorno-Karabakh

Serangan yang dilakukan Azerbaijan terjadi usai beberapa jam sebelumnya empat tentara dan dua warga sipil terbunuh oleh ranjau darat dalam dua kejadian terpisah. Baku mengklaim ranjau itu ditanam oleh penyabot separatis Armenia.

Dilansir Al Jazeera, Azerbaijan kemudian melancarkan operasi militer yang disebutnya sebagai operasi antiteroris. Serangan dilakukan dengan dukungan artileri yang dikhawatirkan akan berujung pada perang terbuka seperti pada 2020.

Dalam penjelasannya, Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan hal itu dimaksudkan untuk meluncuti senjata dan megamankan penarikan formasi angkatan bersenjata Armenia ilegal dari wilayah.

Jumlah korban tewas dalam operasi militer belum dapat dihitung secara pasti. Namun diperkirakan, korban berkisar antara puluhan dan ratusan orang.

Dilansir The Guardian, pejabat separatis Nagorno-Karabakh mengklaim, sedikitnya 200 orang tewas dan lebih dari 400 orang terluka. Gegham Stepanyan, ombudsman hak asasi manusia di wilayah tersebut, mengatakan setidaknya 10 warga sipil tewas, lima di antaranya anak-ana.

Di awal operasi militer, Azerbaijan mengatakan tujuan utama serangan untuk menetralisiasi infrastruktur militer separatis Armenia. Lebih dari 60 pos militer berhasil diambil dan sekitar 20 kendaraan militer serta perangkat keras lainnya disita.

Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu mengatakan, sejumlah pasukan penjaga perdamaian Moskow gugur usai mobil yang mereka kendarai diserang. Belum disebutkan berapa jumlah pasti korban tewas dan siapa aktor dibalik serangan itu.

Pada Rabu, pasukan penjaga perdamaian Rusia yang berada di Nagorno-Karabakh berhasil menengahi konflik. Gencatan senjata disepakati oleh kedua belah pihak yang dilakukan pada Rabu pukul 01.00 siang waktu setempat.

"Sebuah kesepakatan dicapai mengenai penarikan unit-unit dan prajurit angkatan bersenjata Armenia yang tersisa dari zona penempatan pasukan penjaga perdamaian Rusia, pembubaran dan perlucutan senjata sepenuhnya dari formasi bersenjata tersebut," kata proposal gencatan senjata dari Rusia yang diterima pihak Nagorno, dikutip dari CNN.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Azeri juga setuju untuk menghentikan operasi militernya. Pada Kamis, utusan dari dua belah pihak dijadwalkan bertemu di kota Yevlakh untuk membahas tindak lanjut gencatan senjata, serta rencana reintegrasi wilayah Nagorno-Karabakh ke Azerbaijan.

Pemerintahan separatis Nagorno-Karabakh mengaku mereka kalah jumlah pasukan dibanding Azerbaijan. Selain itu, tentara Azeri juga menguasai titik-titik strategis dan dengan cepat menembus pos terdepan pertahanan. Akhirnya diputuskan untuk menyerah.

Dilansir RFE/RL, Baku kemudian menyatakan kemenangan pada Rabu malam usai gencatan senjata diumumkan. Itu memberi sedikit kabar baik yang kemungkinan dapat mengakhiri konflik di wilayah Kaukasus tersebut.

Presiden Ilham Aliyev, dalam pidatonya mengatakan Azerbaijan telah memulihkan kedaulatan setelah perkembangan yang terbaru. Dia mengklaim pemerintahannya tidak menentang masyarakat di wilayah itu, hanya saja persoalan kepemimpinan kriminalnya.

Para pejabat tinggi Azeri berjanji ada izin perjalanan yang aman bagi pasukan separatis yang ingin ke Armenia sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata.

Konflik Nagorno-Karabakh telah ada sejak tahun 1990-an. Armenia dan Azerbaijan yang sebelumnya bagian dari Soviet, bersengketa di wilayah tersebut. Secara internasional, Nagorno-Karabakh diakui wilayah Azeri. Tapi sebagian besar wilayah ditinggali oleh etnis Armenia, tidak mau tunduk dengan pemerintahan Baku dan mereka mendapat dukungan dari Armenia.

Di Armenia, yang mendukung perjuangan Nagorno-Karabakh untuk merdeka, situasinya berbeda. Ribuan orang pengunjuk rasa melakukan demonstrasi di ibu kota Yerevan. Mereka mengecam kegagalan pemerintah dan menuntut Perdana Menteri Nikhol Pashinyan untuk mundur.

"Rusia cuci tangan di Artsakh, pihak berwenang kami telah meninggalkan Artsakh," kata politikus oposisi Avetik Chalabyan kepada massa, dikutip dari Al Jazeera.

Artsakh merupakan nama Armenia untuk wilayah Nagorno-Karabakh dan pemerintahan separatis wilayah tersebut bernama Republik Artsakh. Keberadaan pemerintahan itu tidak diakui secara resmi oleh internasional.

Ishkhan Saghatelyan meminta oposisi di parlemen untuk meluncurkan pemakzulan terhadap PM Pashinyan.