5 Poin Penting Pengembangan Kerja Sama Indonesia-Vietnam
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Vietnam Bui Thanh Son sepakat untuk mempercepat finalisasi Plan of Action 2024-2028 sebagai pedoman kerja sama bilateral dua negara.
Menlu Vietnam Bui Thanh Son mengunjungi Indonesia dalam rangka membahas Sidang Komite Kerja Sama Bilateral (JCBC) Indonesia-Vietnam ke-4 bersama Menlu Retno.
Apa saja yang dibahas oleh kedua menlu ini?
1. Nilai perdagangan bilateral yang melampaui target
Menlu Retno memaparkan bahwa Indonesia dan Vietnam mencatat nilai perdagangan yang melampaui target sebesar 11 miliar dolar Amerika pada 2021.
“Kami membahas upaya untuk menjajaki target perdagangan bilateral baru sebesar 15 miliar dolar Amerika pada 2028,” kata Menlu Retno dalam pernyataan pers daring, Rabu (20/7/2022).
Untuk membahas target tersebut, Indonesia dan Vietnam mengupayakan penyederhanaan aturan akses pasar untuk produk-produk di sektor farmasi dan pertanian, serta menggali potensi berbagai komoditas dan produk yang belum dimanfaatkan.
2. Vietnam diminta memastikan kesejahteraan investasi Indonesia
Kedua, kerja sama investasi juga menjadi bahasan kedua menlu. Sejumlah investasi Indonesia di Vietnam mencapai 600 juta dolar Amerika pada 2021 di berbagai sektor seperti properti, industri semen, pakan ternak, dan suku cadang.
“Saya meminta dukungan Vietnam untuk memastikan kesejahteraan berbagai investasi Indonesia di Vietnam,” tutur Menlu Retno.
Kedua menlu juga bertukar pandangan tentang perlunya meningkatkan kerja sama konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan hubungan antar masyarakat.
3. Indonesia-Vietnam sepakat percepat proses negosiasi ZEE
Ketiga, soal keamanan maritim dan delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif, serta kerja sama pertahanan dan keamanan.
“Tentang Delimitasi ZEE, kedua negara berkomitmen untuk mengintensifkan dan mempercepat proses negosiasi berdasarkan UNCLOS 1982,” tegas Menlu Retno lagi.
Keempat, soal pertahanan di mana Indonesia dan Vietnam mendorong penguatan kerja sama pertahanan melalui pembaruan Joint Vision Statement dan menjajaki kerja sama serta kapasitas industri pertahanan masing-masing.
“Yang terakhir adalah perlindungan warga negara kami di luar negeri di mana kami membahas pentingnya membuat Perjanjian Pemberitahuan Konsuler dan mendorong tim teknis kami untuk menindaklanjuti isu ini,” ujar Menlu Retno.