Jakarta, IDN Times – Pihak militer yang saat ini berkuasa di Sudan memecat enam duta besar (dubes) di tengah krisis politik pasca kudeta pada Rabu (27/10/2021). Keputusan itu diambil setelah enam dubes yang dipecat menentang pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Senin lalu.
Dilansir Al Jazeera, enam dubes yang dimaksud adalah perwakilan Sudan untuk Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, China, Qatar, Prancis, dan utusan khusus untuk Jenewa, Swiss.
Para dubes yang dipecat menyatakan kesetiaannya kepada Perdana Menteri Abdallah Hamdok, yang sempat ditetapkan sebagai tahanan rumah oleh militer.
AP News melaporkan, setidaknya ada sekitar 30 diplomat yang mengecam kudeta militer, salah satunya adalah Ali bin Yahia yang ditugaskan sebagai di Jenewa.
"Saya tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membalikkan situasi, menjelaskan fakta, dan menolak blackout yang diberlakukan oleh pejabat kudeta atas apa yang terjadi di negara saya tercinta," katanya dalam komentar video yang diunggah daring.
Nureldin Satti, utusan Sudan untuk AS, mengatakan bahwa dia sedang bekerja dengan diplomat Sudan di Brussel, Paris, Jenewa, dan New York untuk menolak kudeta militer dalam mendukung perjuangan heroik rakyat Sudan, yang sebelumnya berhasil menggulingkan Presiden Omar al-Bashir.
Aksi kudeta juga diwarnai protes dari banyak pihak. Berbagai pihak menuntut agar militer mundur dari pemerintahan Sudan. Beberapa kedutaan besar negara-negara Barat di Khartoum juga menolak aksi kudeta itu dan tetap mengakui Abdallah Hamdok Sebagai pemimpin yang sah.
Rakyat Sudan yang menolak militer melakukan aksi protes di jalan-jalan Khartoum dan kota-kota lainnya. Beberapa serikat pekerja juga turut serta dalam unjuk rasa, seperti pekerja minyak Sudapet dan serikat dokter. Aksi protes dibalas militer dengan tembakan gas air mata dan peluru karet.
“Lingkungan dan jalan-jalan telah diblokade oleh kendaraan lapis baja dan lelaki yang membawa senapan,” kata kementerian informasi dalam sebuah pernayataan.
Kementerian juga mengatakan bahwa perempuan diseret-seret ke tanah oleh petugas.
Kecaman juga diberikan oleh Bank Dunia. Pada Rabu, Bank Dunia menolak mencairkan dana untuk Sudan sebagai tanggapan aksi kudeta. Selama masa pemerintahan transisi, negara itu sangat mengandalkan bantuan dari World Bank.
Pada Maret lalu, Sudan memperoleh dana bantuan sebanyak 2 miliar dolar AS. David Malpass selaku presiden World Bank mengatakan, dia sangat prihatin atas kondisi yang terjadi di Sudan.
"Saya sangat prihatin dengan peristiwa baru-baru ini di Sudan, dan saya khawatir kejadian dramatis ini dapat berdampak pada pemulihan dan pembangunan sosial dan ekonomi negara itu," kata Malpass, dilansir dari Reuters.
Pada bulan September lalu, Malpass sempat mengunjungi Sudan dan memuji negara itu karena mulai bangkit dari krisis politik dan ekonomi secara perlahan.