Jakarta, IDN Times - Sembilan WNI (Warga Negara Indonesia) relawan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada Minggu, 24 Mei 2026 sore.
“Sesuai arahan Menlu, kita terus kawal proses kepulangan para WNI relawan GSF hingga seluruhnya tiba kembali di Tanah Air dengan aman. Para WNI dijadwalkan tiba Minggu sore,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, kepada IDN Times, Jumat (22/5/2026).
Ia meminta doa dari segenap masyarakat Indonesia, agar kepulangan sembilan WNI kembali ke Tanah Air berjalan dengan lancar.
“Kemlu akan terus memantau setiap perkembangan dan memastikan proses kepulangan berjalan lancar hingga para relawan tiba di Tanah Air,” ucapnya.
Semalam, Duta Besar RI untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, mengatakan sembilan WNI akan menjalani serangkaian tes kesehatan dan visum oleh pihak Turki. Mereka mengalami kekerasan selama ditahan di Israel.
“Akan ada proses testimoni, visum, dan tes kesehatan oleh pihak Turki, dan secepatnya akan kita pulangkan ke Tanah Air jika proses di Turki sudah selesai,” kata Duta Besar RI untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, dalam pesan singkat, Jumat (22/5/2026).
Konsul Jenderal RI di Istanbul, Darianto Harsono, mengungkapkan sembilan WNI yang tergabung dalam misi GSF 2.0 dalam keadaan sehat. Namun, mereka sempat mengalami kekerasan fisik saat ditangkap dan ditahan tentara Israel.
“Kami Konsul Jenderal RI di Istanbul, alhamdulillah bersama sembilan saudara kita yang bergabung dalam misi GSF, telah bersama dengan kita dalam kondisi sehat walafiat, walaupun mereka selama 3-4 hari ditahan mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul hingga disetrump,” kata Darianto dalam video yang diunggah akun Instagram resmi @Menlu_RI.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono kembali menegaskan, Indonesia mengecam keras tindakan penyiksaan yang dilakukan tentara Israel terhadap WNI pada saat penahanan.
“Indonesia kembali menekankan bahwa segala bentuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumud Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan,” serunya.