Jakarta, IDN Times - Kepala kemanusiaan PBB Martin Griffiths, pada Senin (30/1/2023), memohon kepada Taliban untuk mengizinkan para perempuan berpartisipasi membantu krisis kemanusiaan. Warga Afghanistan dikabarkan putus asa berjuang untuk bertahan hidup di musim dingin yang ekstrem.
Afghanistan menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Setengah dari 38 juta penduduknya menghadapi kelaparan. Selain itu, hampir 4 juta anak di sana menderita kekurangan gizi.
Sedikitnya 166 orang tewas akibat cuaca dingin baru-baru ini, yang menambah kesengsaraan di Afghanistan. Krisis ini diperparah dengan kebijakan Taliban yang melarang perempuan bekerja dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Hal tersebut memaksa beberapa lembaga bantuan untuk menangguhkan pekerjaan vital mereka. Dalam beberapa minggu terakhir, Taliban hanya mengizinkan perempuan bekerja di sektor kesehatan.
"Namun, Afghanistan sedang mengalami musim dingin yang ganas. Musim dingin lalu, kami berhasil bertahan. Saya tidak tahu apakah kami bisa melakukan ini selamanya, tentu tidak dengan larangan ini," kata Griffiths, dilansir Philstar.
PBB telah memohon kepada Taliban melakukan pengecualian untuk kebijakan publik yang berkaitan dengan kemanusiaan. PBB sendiri dikabarkan sudah bertemu dengan beberapa pejabat Taliban di Kabul pekan lalu.
Griffiths mengatakan, dia dan timnya diberi tahu bahwa mungkin ada penyesuaian kebijakan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Walau begitu, dia belum bisa memastikan kapan Taliban bisa memberikan informasi lebih lanjut.
"Kami diberi tahu pedoman sedang dikembangkan oleh otoritas Taliban. Mari kita lihat apakah pedoman ini benar-benar berhasil," kata Griffiths, dilansir Radio France International.
"Mudah-mudahan kita tidak menunggu terlalu lama. Karena setiap hari yang berlalu tanpa bantuan kemanusiaan yang berfungsi dengan baik bukanlah hari yang baik bagi rakyat Afghanistan," tambahnya.
Taliban telah melarang wanita untuk menempuh pendidikan di universitas. Hal tersebut memicu kecaman internasional dan keputusasaan bagi kalangan anak muda di negara tersebut.
Larangan itu semakin membatasi pendidikan perempuan yang telah dikeluarkan dari sekolah menengah sejak Taliban kembali menguasai Afghanistan tahun lalu. Sebagian wanita melakukan protes di ibu kota Kabul setelah kebijakan tersebut dikeluarkan.
PBB dan beberapa negara telah mengutuk kebijakan itu. Rapporteur PBB untuk Afganistan mengatakan, kebijakan itu merupakan pelanggaran baru yang semakin melanggar hak atas pendidikan dan memperjelas upaya penghapusan perempuan dari masyarakat Afganistan.