Afrika Selatan Selidiki Dugaan Warganya Jadi Tentara Bayaran Rusia-Ukraina

Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, memerintahkan penyelidikan atas proses yang menyebabkan para pemuda Afrika Selatan direkrut untuk berperang sebagai tentara bayaran dalam konflik Rusia-Ukraina.

"Presiden Ramaphosa telah menginstruksikan untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait bagaimana mereka dapat direkrut dalam aktivitas yang tampak sebagai operasi militer bayaran," ungkap juru bicara presiden, dilansir Bloomberg.

Investigasi tersebut bertujuan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perekrutan ini dan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.​

Pemerintah menegaskan bahwa para pria ini ditempatkan di wilayah konflik Donbas dan sedang berusaha untuk memfasilitasi kepulangan mereka melalui jalur diplomatik. Pemerintah juga menyatakan bahwa keberadaan mereka yang tanpa dukungan resmi dianggap sebagai pelanggaran hukum di Afrika Selatan, yang melarang warga negara menjadi tentara bayaran tanpa izin negara.

"Kami mengecam eksploitasi pemuda rentan yang dilakukan oleh organisasi asing yang berkaitan dengan kegiatan militer," tambah juru bicara tersebut, dilansir BBC.

Para pemuda ini dilaporkan tertarik untuk bergabung karena tawaran kontrak kerja yang menjanjikan keuntungan finansial besar. Namun, kenyataannya mereka justru dibawa ke zona perang aktif di Donbas, di mana situasi sangat berbahaya dan mereka kemudian mengirim permohonan bantuan kepada pemerintah.

"Mereka dibujuk dengan janji pekerjaan menguntungkan yang ternyata tidak nyata," menurut pernyataan dari kantor presiden Afrika Selatan, dilansir Associated Press.

Sumber dari pemerintah juga menyebutkan bahwa belum jelas pihak mana yang mengontrak para pria tersebut sebagai tentara bayaran. Namun, Rusia telah dituduh menggunakan warga asing melalui berbagai cara termasuk media sosial untuk merekrut tentara bayaran dan tenaga kerja dalam sektor tertentu di Rusia.

"Ini adalah bentuk eksploitasi yang harus dihentikan," kata juru bicara pemerintah Afrika Selatan.

Selain Afrika Selatan, beberapa negara lain seperti India dan Nepal juga menghadapi kasus serupa di mana warga negaranya direkrut untuk berperang di Ukraina.​

Pemerintah Afrika Selatan menyatakan keseriusannya dalam menggunakan jalur diplomatik dan konsultasi internasional, demi mengupayakan pemulangan 17 warganya yang terperangkap di daerah konflik.

"Pemerintah tengah melakukan segala upaya agar para pemuda tersebut dapat pulang dengan aman," ujar perwakilan dari kementerian luar negeri Afrika Selatan.

Pemerintah juga mengutuk keras tindakan perekrutan yang menargetkan pemuda yang sebagian besar berasal dari wilayah KwaZulu-Natal dan Eastern Cape.​

Upaya evakuasi ini juga membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak berwenang di Ukraina dan Rusia. Kondisi keamanan di Donbas yang terus memburuk membuat proses ini sulit, namun tetap menjadi prioritas.

"Kami berkomitmen penuh untuk melindungi keselamatan warga kami di luar negeri," kata Presiden Ramaphosa dalam pernyataannya.