Jakarta, IDN Times - Pemerintah Ethiopia dan pasukan wilayah Tigray, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), yang saling berselisih, pada Rabu (5/10/2022) mengaku telah menerima undangan dari Uni Afrika (UA). Tujuan undangan tersebut adalah dialog damai untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung.
Pembicaraan damai itu dijadwalkan akan berlangsung pada akhir pekan ini di lura Ethiopia, yaitu di Afrika Selatan dan akan didukung oleh utusan dari sejumlah negara.
Melansir Reuters, Penasihat keamanan nasional untuk Perdana Menteri Abiy Ahmed, Redwan Hussein, mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menerima undangan dari UA untuk pembicaraan damai dengan TPLF.
"UA telah mengeluarkan undangan untuk pembicaraan damai. Pemerintah Ethiopia telah menerima undangan ini yang sejalan dengan posisi prinsip kami mengenai penyelesaian konflik secara damai dan kebutuhan untuk melakukan pembicaraan tanpa prasyarat," kata Hussein.
Pasukan TPLF juga telah menerima undangan dari UA. Menanggapi undangan tersebut, TPLF meminta keterangan mengenai siapa saja yang diundang sebagai peserta, pengamat, dan penjamin dalam negosiasi damai.
Pada bulan lalu, pasukan wilayah Tigray telah menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk melakukan gencatan senjata dan akan menerima proses perdamaian yang dipimpin UA, setelah sebelumnya mengajukan keberatan terhadap proposal UA.
Melansir VOA News, dalam surat undangan yang dikirim oleh Ketua Uni Afrika Moussa Faki Mahamat, dikatakan bahwa pembicaraan damai di Afrika Selatan itu akan dipimpin oleh utusan UA untuk Tanduk Afrika, yang didukung oleh mantan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan mantan Wakil Presiden Afrika Selatan Phumzile Mlambo-Ngcuka.
Undangan itu menyampaikan, pembicaraan bertujuan untuk meletakkan dasar bagi mediasi terstruktur dan berkelanjutan antara kedua belah pihak, untuk melakukan penyelesaian konflik yang stabil.
Sumber diplomatik di Addis Ababa mengatakan, tim mediasi inti UA ini akan didukung oleh pengamat dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Otoritas Antar Pemerintah untuk Pembangunan, sebuah blok perdagangan delapan negara Afrika.
Konflik antara pemerintah Ethiopia dan TPLF meletus pada November 2020. Dalam perselisihan itu, Abiy yang berkuasa sejak 2018 menuduh TPLF berusaha untuk menegaskan kembali dominasi etnis Tigray atas Ethiopia, sementara TPLF menuduh Abiy terlalu memusatkan kekuasaan dan menindas etnis Tigray. Keduanya menepis tuduhan satu sama lain.
Konflik tersebut telah menewaskan ribuan warga sipil dan berdampak pada jutaan orang. Kedua belah pihak sempat mengadakan gencatan senjata dari Maret hingga Agustus. Konflik yang berlanjut menyebabkan pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan ke wilayah Tigray terganggu.
Selama pertempuran berhenti, tidak ada pembicaraan formal antara kedua kubu yang bertikai. Pembicaraan di Afrika Selatan akan menjadi negosiasi formal pertama antara kedua pihak sejak perang pecah.