Aktivis Pro-Palestina Gugat Pemerintahan Trump Rp324 Miliar

Khalil mengatakan, gugatan ini adalah cara untuk memastikan pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang tanpa konsekuensi.

"Pemerintah menyalahgunakan kekuasaan mereka karena berpikir tidak akan tersentuh hukum. Selama tidak ada pertanggungjawaban, tindakan seperti ini akan terus terjadi tanpa ada yang mengawasi," kata Khalil, dikutip dari Al Jazeera.

Ia juga berencana mendedikasikan dana yang mungkin diterimanya untuk membantu sesama aktivis. Uang tersebut akan disalurkan kepada individu lain yang turut menjadi sasaran karena menyuarakan pendapat mereka.

Pendukungnya menilai, Khalil ditangkap hanya karena aktivisme dan kebebasan berbicaranya yang seharusnya dilindungi konstitusi.

Rangkaian peristiwa ini dimulai pada 8 Maret 2025, saat agen federal berpakaian sipil menangkap Khalil di apartemennya di New York. Setelah ditangkap, ia segera dipindahkan secara diam-diam ke fasilitas penahanan imigrasi di Jena, Louisiana, yang lokasinya sempat tidak diketahui oleh pihak keluarga.

Ia ditahan di LaSalle Detention Center selama 104 hari tanpa pernah menerima dakwaan resmi apa pun. Akibat penahanan ini, Khalil terpaksa melewatkan kelahiran anak pertamanya.

"Saya tidak bisa menggambarkan rasa sakit pada malam itu. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya maafkan," tutur Khalil, dilansir NBC.

Khalil juga mengeluhkan kondisi penahanannya yang dianggap tidak layak. Ia mengaku tidak diberi obat maag dan terpaksa mengonsumsi makanan berkualitas buruk hingga kehilangan berat badan.

Penangkapan Khalil didasarkan perintah eksekutif Presiden Trump yang menargetkan imigran dengan sikap bermusuhan. Selain itu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menggunakan Undang-Undang Imigrasi tahun 1952 untuk memproses deportasinya.

Menurut Rubio, pandangan politik Khalil dapat merugikan kebijakan luar negeri AS.

"Keyakinan saya adalah menolak uang pajak atau biaya kuliah saya digunakan untuk berinvestasi pada produsen senjata yang dipakai untuk genosida. Sesederhana itu," jelas Khalil membela pandangannya, dilansir dari CNN.

Meskipun pemerintah bersikeras, seorang hakim federal pada akhirnya tidak setuju dengan dasar hukum tersebut. Pada 20 Juni 2025, hakim memerintahkan pembebasan Khalil dan menyatakan upaya pemerintah untuk menahannya tidak konstitusional.

Walaupun Khalil telah dibebaskan, pertarungan hukumnya belum berakhir. Ia masih harus melawan upaya pemerintah AS untuk menderpotasinya.