Jakarta, IDN Times - Pemerintah Aljazair, pada Selasa (22/8/2023), menolak permintaan izin terbang pesawat tempur Prancis di wilayah udaranya. Mereka menyebut rencana itu digunakan untuk mengirim pesawat tempur dalam operasi militer di Niger.
Situasi di Afrika Barat terus memanas setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Mohamed Bazoum di Niger. Pasalnya, negara anggota ECOWAS mengancam akan melancarkan operasi militer di Niger, apabila junta militer menolak menyerahkan kekuasaan.
Presiden Aljazair, Abdelmadjid Tebboune, menyatakan kekhawatirannya soal ancaman serangan militer di Niger. Ia menambahkan, segala intervensi militer di Niger akan menyeret semua negara di kawasan Sahel, termasuk Aljazair.
"Segala bentuk intervensi militer di Niger akan menyeret seluruh negara di kawasan Sahel dan Aljazair tidak akan menggunakan pemaksaan dan senjata di negara tetangga," tutur Tebboune, dikutip Arab News.
Ia mengatakan, Aljazair akan terdampak dari intervensi militer di Niger dengan melonjaknya migran asal Afrika Sub-Sahara.
"Kami menolak kudeta militer, tapi kami juga menolak intervensi militer asing yang akan membuat situasi di Niger dan seluruh Sahel makin buruk," tambahnya.
Pada hari yang sama Prancis menolak tuduhan Aljazair, yang menyebut Paris meminta izin masuknya pesawat militer untuk operasi di Niger. Aljazair termasuk negara yang menolak intervensi militer asing di Niger.
"Angkatan Udara Prancis menolak tuduhan yang menyebut telah mengajukan permintaan untuk terbang melewati wilayah udara Aljazair," tuturnya, dilansir Reuters.
Prancis diketahui memiliki 1.500 pasukan di Niger sebelum berlangsungnya kudeta militer sebulan lalu. Paris juga tidak menyatakan keinginannya untuk intervensi militer dalam mengambil alih kekuasaan dari tangan junta militer.
Sebelumnya, pasukan Prancis juga harus pergi dari Mali dan Burkina Faso setelah dilanda kudeta militer. Bahkan, sentimen anti-Prancis semakin meningkat dan simpati kepada Rusia membesar di negara-negara kawasan Sahel.
Ribuan warga Niger pada Minggu (20/8/2023) menggelar demonstrasi untuk menyuarakan dukungan kepada junta militer. Unjuk rasa dilakukan setelah junta memperingatkan soal intervensi asing dan transisi kekuatan selama 3 tahun.
Demonstran pun menyuarakan penolakan kepada kekuatan kolonial Prancis dan ECOWAS di negaranya. Mereka juga menolak kemungkinan intervensi militer ECOWAS untuk mengembalikan tahta Presiden Mohamed Bazoum.
Dilansir Arab News, junta militer Niger melarang demonstrasi di negaranya, tapi dalam praktiknya unjuk rasa untuk mendukung kudeta militer diperbolehkan.
Sehari sebelumnya, pemimpin Niger Jenderal Abdourahamane Tiani mengatakan, ia tidak ingin mengambil alih kekuasaan. Ia menyatakan akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat sipil dalam waktu transisi selama 3 tahun.