Ambisi Rusia Berikutnya: Donbass dan Ukraina Selatan
Jakarta, IDN Times - Rustam Minnekaev, wakil komandan distrik militer pusat Rusia, pada Jumat (22/4/22), mengumumkan rencana ambisi militer negaranya. Dia menjelaskan pasukan Moskow memiliki tujuan untuk menguasai Donbass dan pesisir selatan Ukraina.
Sejak awal invasi pada 24 Februari, pasukan Rusia telah menguasai hampir seluruh pesisir selatan Ukraina. Sebagian besar kota pelabuhan Mariupol yang ada di selatan, juga telah diduduki angkatan bersenjata Rusia. Setelah gagal menguasai ibu kota Kiev, Rusia mengalihkan fokus serangan untuk menguasai Donbass dan pertempuran di garis pertahanan Ukraina terus terjadi.
Sejauh ini, invasi Rusia sering disebut bertujuan untuk melakukan demiliterisasi dan denazafikasi. Moskow beberapa kali juga menekankan tidak ingin menduduki Ukraina. Tapi kabar dari Minnakaev jika dapat dikonfirmasi, bakal membuktikan tujuan invasi Rusia menduduki sebagian wilayah Ukraina.
1. Penjelasan ambisi militer Rusia di Ukraina
Dalam sebuah pertemuan di Oblast Sverdlovsk pada Jumat, wakil komandan distrik militer pusat Rusia, Mayor Jenderal Rustam Minnekaev, membeberkan rencana militer negaranya di Ukraina. Minnekaev mengatakan akan merebut Donbass, kemudian menguasai pesisir selatan Ukraina sampai menuju Transnistria, sebuah wilayah Moldova yang telah lama berusaha memisahkan diri.
"Kontrol atas selatan Ukraina adalah cara lain untuk Transnistria, di mana ada juga bukti bahwa penduduk berbahasa Rusia sedang ditindas," kata Minnekaev, dikutip dari Al Jazeera. Dia tidak memberikan rincian klaim penindasan seperti apa yang terjadi di Transnistria.
Transnistria adalah sebidang wilayah yang sempit di Moldova yang dikuasai pemberontak pro-Rusia. Wilayah itu membentang sepanjang timur Moldova dan berbatasan dengan Ukraina.
Rusia diperkirakan memiliki sekitar 1.500 pasukan di Transnistria yang telah berada di sana sejak 1995. Mereka di sana untuk menjadi pasukan perdamaian dalam gencatan senjata yang disetujui setelah pemberontak Transnistria berperang dengan pemerintah Moldova.