Amnesty International Kritik Pernyataan Jubir Kemlu Soal Israel Gabung BoP

Dalam keterangannya, Wirya menyatakan Indonesia tak punya kewajiban dalam hukum internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan genosida dan pendudukan ilegal di wilayah Palestina serta kejahatan apartheid.  Namun, Wirya menilai Indonesia bukannya menjalankan mandat tersebut dan malah berpotensi melegitimasi genosida Israel dalam melakukan rekonstruksi Gaza tanpa melibatkan Palestina melalui BoP.

"Ini adalah pengkhianatan terbesar Indonesia bagi perjuangan masyarakat Palestina untuk bebas dari pendudukan ilegal Israel karena BoP bukanlah forum untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas segala kejahatan yang telah dilakukannya di Gaza dan wilayah Palestina lainnya," jelas Wirya.

Wirya kemudian menyoroti pernyataan Yvonne yang menyebutkan soal penghentian kekerasan di Gaza dan pelanggaran hukum internasional. Wirya menegaskan, tidak ada menyebutkan siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kekerasan tersebut dalam pernyataan Yvonne.

"Mengapa Indonesia tidak tegas terkait hal ini? Pernyataan Kemlu RI tersebut juga sama sekali tidak menegaskan sikap Indonesia terkait pendudukan ilegal Israel di Palestina, kejahatan genosida dan apartheid," kata Wirya.

Wirya juga menyoroti soal klaim Kemlu RI, keikutsertaan dalam BoP juga akan turut melakukan rekonstruksi di Gaza. Menurut Wirya, ini adalah hal yang patut dipertanyakan.

"Amnesty International berprinsip, dalam hukum humaniter internasional pihak agresor yang menghancurkan infrastruktur sipil harus memikul tanggung jawab penuh untuk reparasi. Dengan mengambil alih beban ini, Indonesia justru terkesan membebaskan Israel dari kewajiban hukum mereka, seolah 'mencuci dosa' penghancuran yang dilakukan Israel di wilayah Palestina. Pusat Satelit PBB mengungkapkan, 81 persen dari semua infrastuktur di Gaza telah rusak," ujar Wirya.

Wirya menyebutkan, seharusnya Indonesia tidak terjebak dalam skema diplomasi yang melanggengkan kejahatan atas kemanusiaan. Wirya beranggapan dukungan secara nyata untuk Palestina bukanlah dengan berkompromi dalam forum bentukan Sekutu Israel, melainkan lewat desakan tegas, embargo senjata, sanksi ekonomi, dan isolasi politik terhadap rezim apartheid.

"Keadilan bagi Palestina juga membutuhkan akuntabilitas hukum yang tegas, bukan sekadar basa-basi simbolis di meja perundingan yang bahkan tidak menghadirkan perspektif Palestina," kata Wirya.

Sebelumnya, Yvonne menegaskan, kehadiran Indonesia dalam BoP tidak dapat dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun, termasuk Israel. Pernyataan ini disampaikan menyusul pengumuman resmi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menandatangani aksesi negaranya sebagai anggota BoP saat berkunjung ke Washington pada Rabu (11/2/2026).

"Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," ujarnya kepada IDN Times lewat pesan singkat, Kamis (12/2/2026).