TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News World

PBB Desak Pimpinan Junta Militer Myanmar Mundur

Myanmar di ambang kehancuran yang berpengaruh ke kawasan

(Facebook/Min Aung Hlaing)
Verified
Anata Siregar

Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pimpinan junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, untuk mengundurkan diri. Utusan Khusus PBB terkait Myanmar, Christine Schraner Burgener mengatakan jenderal pimpinan junta militer sebaiknya memberikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil, sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Jika Jenderal Senior Min Aung Hlaing benar-benar peduli terhadap masa depan negaranya, maka dia harus mengundurkan diri dan memberikan kekuasaan Tatmadaw kepada pemerintahan sipil, sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat,” kata Burgener dalam pernyataannya di Dialog Interaktif Komite Ketiga Sidang Umum yang diakses dari Jakarta, Minggu (24/10/2021), seperti dilansir kantor berita ANTARA.

Burgener mengatakan dia tidak melihat ada masa depan yang cerah atau pun stabil untuk Myanmar di bawah kepemimpinan Panglima Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar).

Baca Juga: Akhirnya! Junta Militer Myanmar Bebaskan Ribuan Tapol

1. Junta militer tidak responsif terhadap seruan pencegahan kekerasan

Pendukung militer Myanmar membawa spanduk dan bendera saat reli di Yangon, Myanmar, Kamis (25/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer

Dia pun menggarisbawahi sikap pihak militer Myanmar yang tidak responsif terhadap seruan untuk mencegah peningkatan kekerasan. Junta militer juga dinilai tidak responsif untuk mengambil langkah de-eskalasi, termasuk dengan membebaskan anggota-anggota pemerintahan sipil Myanmar termasuk Presiden Win Myint dan Konselor Negara Aung San Suu Kyi.

“Selama tak ada tanda-tanda keseriusan dari Tatmadaw menuju resolusi damai, saya mendesak semua negara anggota (PBB) dan organisasi regional yang hadir di sini untuk berhati-hati dan menahan diri dari langkah-langkah yang dapat memberikan legitimasi terhadap upaya untuk mendapatkan akses tanpa tujuan yang jelas,” paparnya.

Baca Juga: ASEAN Sepakat Tidak Undang Myanmar Pada KTT Asia Tenggara

2. Kondisi HAM, sosio-ekonomi, dan kelompok rentan kian terpuruk di Myanmar

Ilustrasi warga Myanmar berunjuk rasa di Yangoon, Myanmar pada Sabtu, 30 Januari 2021 (ANTARA FOTO/REUTERS/Shwe Paw Mya Tin)
Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Dia mengatakan dukungan untuk hak asasi manusia, kondisi kemanusiaan dan sosio-ekonomi di Myanmar juga kian menurun bersamaan dengan kapasitas negara untuk menghadapi ancaman COVID-19. Arah perkembangan situasi saat ini, lanjutnya, menuju ke skenario di mana Myanmar berhadapan dengan konflik yang berkepanjangan.

"Diikuti dengan keruntuhan ekonomi, orang-orang yang terpaksa mengungsi dalam jumlah yang lebih besar, dan situasi HAM yang semakin memburuk."

Burgener juga menyoroti meningkatnya tekanan terhadap kelompok-kelompok rentan di Myanmar sejak kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari lalu. Hal itu diperburuk dengan ketegangan berkepanangan yang kian memburuk di berbagai penjuru negara.

"Penderitaan yang dirasakan oleh komunitas-komunitas rentan, terutama kelompok etnis Rohingya dan kelompok agama minoritas, telah meningkat," ujarnya.

Baca Juga: Junta Minta Etnis Pemberontak Bersenjata Dukung Pemilu Adil di Myanmar

Topik:
junta militer myanmar
kudeta myanmar
Min Aung Hlaing
PBB
Update me
Topik Populer:
putusan MK
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Blok G Pasar Tanah Abang Terasa Mati, Pedagang Tagih Janji

Eks Menag Lukman Hakim: Kurikulum Ponpes Al Zaytun Tidak Bermasalah

IDN Times Raih Penghargaan di KASAD Awards 2023

Besok Puluhan Ribu Orang Demo di DPR Terkait Pengesahan RUU Kesehatan

COC Laut China Selatan Masih dalam Pembahasan

Ada 7 Gugatan Panji Gumilang ke MUI dan Anwar Abbas di PN Jakpus

Gantikan Habiburokhman, Imron Amin Diangkat Jadi Wakil Ketua MKD 

Eks Menag Lukman Hakim: Al Zaytun Tak Ada Masalah pada Era Saya

Belanda Segera Kembalikan Ratusan Artefak Bersejarah Indonesia

Menag Yaqut Sebut Ada Kurikulum yang Disembunyikan Ponpes Al Zaytun