TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Langkah Awal PBB Selidiki Pelanggaran Kemanusiaan di Afghanistan

PBB sepakat terkait penunjukkan pelapor khusus

Anggota Taliban mengarahkan senjatanya ke arah pengunjuk rasa, saat warga berdemo dan menyerukan slogan selama protes anti-Pakistan, dekat kedutaan Pakistan di Kabul, Afghanistan, Selasa (7/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer.

Jakarta, IDN Times – Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat untuk menunjuk seorang pelapor khusus di Afghanistan pada Kamis (7/10/2021). Tugas pelapor tersebut adalah menyelidiki dugaan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Taliban dan pihak lain selama perang sipil di Afghanistan.

Dilansir dari Channel News Asia, saat mengadopsi resolusi yang diusulkan oleh Uni Eropa, forum tersebut mengisyaratkan perhatian khusus kepada Afghanistan, terutama pada hak-hak perempuan dan etnis minoritas yang hidup di bawah kekuasaan Taliban.

Sejumlah aktivis mengaku kecewa karena resolusi itu gagal untuk mewujudkan misi pencarian fakta, soal laporan pembunuhan yang direncanakan oleh Taliban.

Diketahui ada 28 negara yang mendukung resolusi tersebut. Di antara negara yang menentangnya adalah China, Pakistan, dan Rusia, ketiganya memiliki hubungan ‘khusus’ dengan Taliban. Ada sekitar 14 negara abstain.

Baca Juga: Bahas Krisis Kemanusiaan, Utusan PM Inggris Temui Taliban

1. UE sebut resolusinya sebagai bentuk dukungan kepada rakyat Afghanistan

potret masyarakat Afghanistan yang ada di Hamid Karzai International Airport untuk melarikan diri dari Kabul (theasiatoday.org)

Dalam sebuah pernyataan, UE mengatakan bahwa resolusinya mengirimkan sinyal kuat bahwa komunitas internasional akan terus mendukung rakyat Afghanistan.

Pelapor khusus akan mulai bekerja pada Maret dan didukung oleh para ahli PBB dalam analisis hukum, forensik, dan hak-hak perempuan, menurut resolusi Uni Eropa.

Komisaris Tinggi PBB, Michelle Bachelet, sudah mendapat mandat dari Dewan HAM untuk memantau situasi di Afghanistan hingga Maret, yang berasal dari resolusi yang dibawa Pakistan atas nama Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada Agustus lalu.

2. Alasan China dan Pakistan menolak resolusi

Pasukan Taliban berpatroli di sebuah landasan sehari setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dari Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afganistan, Selasa (31/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer.

Menurut Duta Besar Pakistan, Khalil ur Rahman Hashmi, penunjukkan pelapor khusus merupakan sesuatu yang tidak mendesak. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Pakistan menyerukan supaya komunitas internasional membuka kembali akses Afghanistan terhadap keuangan internasional. 

Diplomat China, Jiang Duan, menyebut resolusi Uni Eropa memiliki “kecacatan serius”. Menurut Duan, Amerika Serikat (AS) adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan selama dua dekade terakhir.

Agnes Callamard, sekretaris jenderal Amnesty International, menilai resolusi Uni Eropa sebagai kegagalan, mengingat situasi kemanusiaan di Afghanistan sudah sangat meresahkan. Kendati begitu, Callamard menuturkan bahwa pengumpulan bukti dan fakta soal pelanggaran kemanusiaan tidak dapat diabaikan.

“Mekanisme investigasi internasional yang independen, dengan kekuatan untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan bukti untuk penuntutan di masa depan, sangat penting untuk memastikan keadilan, kebenaran, dan reparasi atas kejahatan di bawah hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang dilakukan,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Rektor Era Taliban Bikin Heboh Sebut Perempuan Tak Boleh ke Kampus

Verified Writer

Andi IR

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya