TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Guyana Tolak Pengakuan Venezuela terhadap Teritori Esequibo 

Panaskan tensi Venezuela-Guyana

Presiden Guyana Irfaan Ali. (facebook.com/presidentirfaanaligy)

Jakarta, IDN Times - Presiden Guyana Irfaan Ali, pada Kamis (4/4/2024), menolak pengakuan Venezuela terhadap teritori Esequibo sesuai hasil referendum. Ia pun menyatakan tidak akan menerima segala bentuk aneksasi Esequibo yang diklaim oleh rezim Presiden Nicolas Maduro di Venezuela.  

Sehari sebelumnya, Maduro sudah meresmikan Hukum Organik Perlindungan Guyana Esequibo. Bahkan, presiden sayap kiri itu menuding Guyana bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) untuk mendirikan pangkalan militer rahasia di Esequibo. 

1. Guyana akan selesaikan masalah ini dengan diplomasi

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Guyana sudah memberitahukan masalah pengakuan dari Venezuela ini kepada Celac (Community of Latin American and Caribbean States), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dan OAS (Organization of American States). 

"Guyana akan selalu menghargai prinsip-prinsip Piagam PBB dengan menegakkan aturan hukum dan menggunakan cara damai dalam menyelesaikan segala permasalahan," terangnya, dikutip EFE.

"Upaya Caracas untuk menganeksasi dua per tiga wilayah Guyana untuk menjadi bagian dari Venezuela adalah bentuk pelanggaran berat dari prinsip hukum internasional yang tertulis dalam Piagam PBB," sambungnya. 

Pihaknya menekankan bahwa keputusan Maduro tersebut berlawanan dengan kesepakatan kedua negara di St. Vincent dan Granada pada pertengahan Desember lalu, untuk tidak menggunakan ancaman dalam menyelesaikan sengketa ini.  

Baca Juga: Presiden Venezuela Tuduh AS Dirikan Pangkalan Rahasia di Esequibo

2. Venezuela tolak pernyataan buruk dari Guyana

Menteri Luar Negeri (Menlu) Venezuela, Yvan Gil, menolak pernyataan Guyana soal peresmian Hukum Organik Pertahanan Guyana Esequibo. 

"Persetujuan hukum yang sudah disebutkan adalah sebuah tindakan yang sesuai dengan kedaulatan negara dan ini adalah tanggung jawab kepada rakyat Venezuela dan objektif negara dalam mempertahankan hak-hak Venezuela atas teritori Guyana Esequibo sesuai dalam Perjanjian Jenewa 1966," terangnya, dikutip Telesur.

Gil menambahkan bahwa Perjanjian Jenewa adalah satu-satunya instrumen valid dalam menyelesaikan permasalahan antara kedua negara, seperti yang disampaikan dalam Perjanjian Argyle pada 14 Desember 2023. 

"Venezuela menekankan bahwa tidak mengakui mekanisme untuk menyelesaikan masalah teritorial dengan Guyana sejauh degan objek alam sesuai dalam Perjanjian Jenewa dan mengecam manuver dari ExxonMobil yang didukung oleh Southern Command AS dan CIA," sambungnya. 

Verified Writer

Brahm

-

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya