Parlemen Nikaragua Setujui Reformasi Hukum Elektoral
Menghalangi adanya lawan dalam pemilu mendatang
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Managua, IDN Times - Parlemen Nikaragua telah menyetujui reformasi undang-undang elektoral baru yang disebut kontroversial. Pasalnya diketahui bahwa pada aturan elektoral baru tersebut justru menghalangi partisipasi lawan dalam pemilihan presiden.
Perubahan hukum elektoral ini juga dilangsungkan menjelang pemilihan presiden pada November mendatang. Nantinya Presiden Daniel Ortega akan kembali mencalonkan periode ketiga kepemimpinannya di Nikaragua.
1. Parlemen setujui Hukum Elektoral kontroversial
Pada hari Selasa (04/05/2021) Parlemen Nikaragua telah menyetujui reformasi hukum elektoral baru yang berlaku selama lima tahun. Disetujuinya aturan baru ini dikarenakan Parlemen Nikaragua kini dikuasai oleh partai sayap kiri FSLN atau Frente Sardinista yang merupakan partai dari Presiden Daniel Ortega.
Bahkan pada ketika jalannya sidang tersebut, terdapat 85 anggota parlemen yang setuju diberlakukannya reformasi elektoral. Sementara hanya empat anggota parlemen saja yang menolak kebijakan baru tersebut.
Padahal hukum usulan Sardinista tersebut tergolong kontroversial lantaran justru menghambat adanya lawan politik dalam gelaran pilpres mendatang. Di samping itu, aturan baru tersebut membatalkan pengawas pemilu dan menaruh kontrol sepenuhnya pemilu November nanti ke tangan partai penguasa, dilansir dari El Diario.
Baca Juga: Oposisi Nikaragua Adakan Hari Berkabung Nasional
Baca Juga: Nikaragua Usir Ratusan Imigran Tak Berdokumen Resmi
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.