TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Presiden Latvia Ingin Putus Hubungan Gereja Ortodoks dengan Rusia

Ingin lepaskan pengaruh Rusia

Presiden Latvia, Egils Levits. (twitter.com/Rigas_pils)

Jakarta, IDN Times - Presiden Latvia, Egils Levits, mengajukan undang-undang untuk memisahkan Gereja Ortodoks Latvia dengan Rusia pada Senin (5/9/2022). Pengajuan ini dilakukan agar Gereja Ortodoks dapat berdiri secara independen tanpa pengaruh dari entitas negara lain. 

Pada Agustus, pemerintah Latvia sudah mengakui Rusia sebagai negara pendukung terorisme setelah menginvasi Ukraina pada Februari. Negara Baltik itu juga menganjurkan agar sekutu Barat memberikan sanksi tegas demi menyelesaikan konflik tersebut. 

1. Pemisahan Gereja Ortodoks Latvia dengan Rusia untuk keamanan nasional

Sesuai pernyataannya dalam rapat Parlemen Latvia, Levits mengatakan bahwa terdapat risiko kepemimpinan Gereja Ortodoks Rusia di negaranya. Maka, ia menyebut undang-undang tersebut akan membuat Gereja Ortodoks Latvia independen sepenuhnya dan mengubah status pengakuannya. 

"Penarikan segala bentuk hubungan dengan Patriark di Moskow adalah hal penting bagi pandangan Ortodoks kami, semua masyarakat Latvia, termasuk keamanan nasional," papar Levits, dikutip dari LSM.

"Kami semua menyetujui dan kami tidak perlu ragu. Saya telah menanyakan kepada Saeima (Parlemen Latvia) agar undang-undang tersebut bisa segera diakui dan diterapkan sesegera mungkin," tambahnya. 

Gereja Ortodoks Latvia saat ini diketahui sangat loyal kepada Patriark Moskow Kirill yang dikenal punya hubungan dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Hal itulah yang membuat Pemerintah Latvia ingin menghapus pengaruh dari Rusia di dalam Gereja Ortodoks. 

2. Proposal Levits sudah didiskusikan bersama sejumlah pakar

Levits menambahkan, sebagai negara merdeka dan demokrasi, Latvia mendasarkan aturan hukumnya dari komunitas Ortodoks yang memiliki gereja mandiri. Ini akan terus membuat posisi Latvia di bawah Uskup Agung Janis Pommers setelah deklarasi kemerdekaan Republik Latvia. 

"Gereja Ortodoks Latvia dan Metropolitan Alexander dapat bergantung pada dukungan dari negara Latvia sebagai sebuah gereja yang utuh mulai saat ini, dan mendapat pengakuan hukum" tandasnya. 

Presiden berusia 67 tahun juga menegaskan, proposal hukum itu sudah didiskusikan oleh sejumlah otoritas nasional yang kompeten di bidangnya, termasuk Dewan Keamanan Nasional dan Komite Urusan Sosial dan HAM, dilaporkan The Baltic Times.

Baca Juga: Rusia: Gas Ke Eropa Tak Akan Mengalir Sampai Sanksi Dicabut

Verified Writer

Brahm

-

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya