Republika Srpska Tolak Perwakilan Internasional di Bosnia
Dodik kekeh ingin Republika Srpska merdeka
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Republika Srpska Milorad Dodik, pada Jumat (7/7/2023), resmi menandatangani Undang-Undang (UU) yang tidak mengakui aturan dari Office of the High Representative (OHR). Tindakan ini menyalahi mekanisme utama dari Perjanjian Dayton 1995.
Beberapa tahun terakhir, Dodik dianggap berupaya mengarahkan pada perpecahan di Bosnia-Herzegovina. Ia bahkan sudah mendapat sanksi dari Amerika Serikat (AS) dan Inggris terkait rencananya untuk memisahkan Republika Srpska dari Bosnia.
Baca Juga: Mural dan Grafiti Anti-Islam Pancing Kemarahan Warga Bosnia
1. Dodik tidak akui adanya OHR di Republika Srpska
Kebijakan terbaru ini berarti keputusan OHR tidak akan lagi dipublikasikan di laman resmi Republika Srpska. Ini juga berarti bahwa ia tidak mengakui otoritas Kepala OHR, Christian Schmidt, di Bosnia.
Selama ini pemimpin Bosnia-Serbia, terutama Dodik, berulang kali mengklaim bahwa keberadaan Schmidt di Bosnia ilegal. Ia menyebut bahwa keberadaannya tidak disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, dilaporkan Euronews.
Melalui kebijakan ini, Dodik tidak mengakui keputusan yang dari Schmidt pada Sabtu pekan lalu, setelah Schmidt menganulir dua rencana UU yang diterapkan Dodik khusus untuk Republika Srpska.
Baca Juga: Presiden Bosnia-Serbia Beri Penghargaan ke Vladimir Putin
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.