TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Slovakia Minta Maaf atas Kasus Sterilisasi Paksa Etnis Roma

Slovakia dituntut membayar kompensasi kepada korban

Bendera Slovakia. (instagram.com/zzzapik)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Slovakia secara resmi mengucapkan permohonan maaf kepada perempuan dari etnis Roma pada Rabu (24/11/2021). Pasalnya, pemerintah negara Eropa Timur itu telah melakukan sterilisasi paksa kepada ribuan perempuan Roma yang tinggal di negaranya. 

Kasus sterilisasi paksa sebelumnya juga pernah terjadi di berbagai negara dan termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menyasar etnis tertentu. Bahkan, tindakan ini tergolong sebagai genosida karena menghalangi kelahiran etnis tertentu. 

Baca Juga: Pernyataan PM Slovakia Buat Ketegangan antara Ukraina dan Slovakia

1. Praktek sterilisasi paksa dilakukan oleh rezim komunis

Perdana Menteri Slovakia, Eduard Heger, juga mengecam tindakan sterilisasi paksa kepada masyarakat Roma. Kebijakan sterilisasi kepada ribuan masyarakat etnis Roma di Slovakia diterapkan sepanjang 1966-1989. Kala itu, Slovakia masih tergabung dalam Cekoslovakia dan berada di bawah kepemimpinan rezim komunis. 

Menurut laporan dalam Euronews, Andrea Bučková, pejabat khusus yang menangani komunitas Roma, menyebut bahwa praktik tersebut sudah dihentikan sejak 1989. Kenyataannya, hal itu masih terjadi sepanjang 1990-2004. 

Padahal, sejak 1991 Slovakia sudah memberlakukan perlindungan kepada masyarakat Roma. Baru pada 2004 praktik itu dihentikan setelah pemerintah meresmikan undang-undang yang mengharuskan kesadaran korban apabila sterilisasi bersifat permanen. 

2. Slovakia akan memberikan kompensasi kepada para korban

PM Slovakia, Eduard Heger. (twitter.com/eduardheger)

The Slovak Spectator melaporkan, Pengadilan HAM Eropa (ECHR) pada 2012 telah mengonfirmasi tempat yang digunakan praktek sterilisasi paksa. ECHR sudah memaksa Slovakia untuk mulai menyelidiki kasus ini dan mencari pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM ini. 

Pada 2021, Dewan ECHR, Dunja Mijatović mengirimkan surat kepada Heger dan Menteri Hukum, Mária Kolíková. Surat tersebut bertuliskan pemerintah Slovakia diharuskan membangun mekanisme demi memastikan adanya kompensasi kepada korban sterilisasi paksa. 

Terkait surat itu, Kolíková memastikan bahwa pemerintah akan menanggapi isu sterilisasi dengan serius dan pihaknya juga paham bagaimana pentingnya penyediaan kompensasi bagi para korban. 

Baca Juga: Penyalahgunaan Kekuasaan, Petinggi Kepolisian Slovakia Mundur

Verified Writer

Brahm

-

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya