TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Biden Berlakukan Larangan 5 Entitas Milik China

Hal ini berkaitan dengan tudingan kerja paksa di Xinjiang

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. (Instagram.com/potus)

Washington, D.C, IDN Times - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, akhirnya memberlakukan larangan terhadap 5 entitas milik Tiongkok pada hari Kamis, 24 Juni 2021, waktu setempat. Hal ini berkaitan dengan tuduhan kerja paksa yang terjadi di Xinjiang, Tiongkok. Bagaimana awal ceritanya?

1. Pihak Gedung Putih menilai tindakan ini menunjukkan komitmen untuk mengenakan biaya tambahan pada Tiongkok

Gedung Putih Amerika Serikat. (Pixabay.com/12019)

Dilansir dari The Guardian, pemerintahan Biden memberlakukan larangan perdagangan pada 5 entitas Tiongkok atas tuduhan kerja paksa di Xinjiang, Amerika Serikat dan hal itu mengutip janji G7 baru-baru ini untuk membersihkan rantai pasokan global. Ini melarang impor Amerika Serikat dari bahan panel surya utama dari Hoshine Silicon Industry Co yang berbasis di Tiongkok dan secara terpisah membatasi ekspor komoditas, perangkat lunak, dan teknologi ke Hoshine, 3 perusahaan Tiongkok lainnya, serta paramiliter Xinjiang
Production and Construction Corps (XPCC). Hal ini mengatakan mereka terlibat dengan kerja paksa orang Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di provinsi-provinsi Tiongkok.

Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat juga menambahkan polisilikon yang diproduksi dengan kerja paksa di Tiongkok ke daftar barang yang diproduksi oleh pekerja anak atau kerja paksa. Menurut Gedung Putih, tindakan ini menunjukkan komitmennya untuk mengenakan biaya praktik kerja paksa yang kejam dan tidak manusiawi serta memastikan bahwa Tiongkok bermain dengan aturan perdagangan yang adil sebagai bagian dari tatanan internasional berbasis aturan. Secara terpisah, Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Gina Raimondo, mengatakan seperti yang dijelaskan selama KTT G7 pada bulan Juni 2021 ini, termasuk kontrol ekspor, untuk memastikan bahwa rantai pasokan global bebas dari penggunaan kerja paksa serta teknologi tidak disalahgunakan untuk menyalahgunakan HAM.

Baca Juga: Joe Biden Luncurkan Inisiatif untuk Saingi OBOR Tiongkok

2. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan larangan itu tidak akan menghambat tujuan energi bersih di era Biden

Menteri Dalam Negeri Amerika Serikat, Alejandro Mayorkas. (Twitter.com/SecMayorkas)

Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Alejandro Mayorkas, mengatakan larangan impor produk polisilikon dan solar yang dibuat dengan kerja paksa tidak akan menghambat tujuan energi bersih pemerintahan Biden. Ia menambahkan dalam konferensi pers bahwa pihaknya akan membasmi kerja paksa di manapun itu terjadi. Hoshine Silicon Industry mengatakan pada platform investor interaktif bahwa mereka mendukung reaksi
Kementerian Luar Negeri Tiongkok, menambahkan bahwa perusahaan tidak mengekspor silikon industri ke Amerika Serikat secara langsung serta dampaknya terhadap bisnisnya akan terbatas.

Ditanya apakah larangan Hoshine dapat diperluas menjadi larangan seluruh wilayah terhadap semua polisilikon dari Xinjiang, pejabat Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat dan pejabat Patroli Pabean dan Perbatasan Amerika Serikat meremehkan kesamaan dengan larangan impor baru-baru ini di seluruh wilayah pada produk kapas
serta tomat yang diproduksi di Xinjiang atas kerja paksa. Direktur Eksekutif Patroli Pabean dan Perbatasan Amerika Serikat untuk penegakan hukum pemulihan perdagangan, Ana Hinojosa, mengatakan ekspansi apapun akan bergantung pada pembuktian bukti bahwa kerja paksa sedang digunakan. Hinojosa mengatakan pihaknya mengidentifikasi 6 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp86,6 miliar impor langsung dari Hoshine
dan 150 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp2,16 triliun produk hilir menggunakan bahan Hoshine selama 2,5 tahun terakhir.

Baca Juga: Joe Biden Bergerak Tanggapi Konflik Palestina-Israel

Verified Writer

Christ Bastian Waruwu

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya