TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Sekjen PBB Desak Masyarakat Dunia Pastikan Kudeta Myanmar Gagal

Mereka meminta pihak militer Myanmar menerima hasil Pemilu

Seorang pendukung Aung San Suu Kyi membawa fotonya saat terjadi kudeta militer. (Twitter.com/KenRoth)

New York, IDN Times - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah mendesak masyarakat dunia untuk memastikan bahwa kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada hari Senin, 1 Februari 2021, lalu berakhir gagal. Tak hanya itu saja, ia juga meminta pihak militer Myanmar untuk menerima hasil akhir Pemilihan Umum Myanmar yang digelar November 2020 lalu. Bagaimana awal ceritanya?

1. Negara-negara Barat telah mengutuk kudeta militer tanpa syarat di Myanmar

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. (Instagram.com/antonioguterres)

Dilansir dari BBC, Guterres menyerukan agar tatanan konstitusional dibentuk kembali di Myanmar dan ia berharap akan ada persatuan di Dewan Keamanan tentang masalah tersebut. Ia mengatakan pihaknya akan melakukan segala yang bisa dilakukan untuk mobilisasi semua aktor kunci dari komunitas internasional dengan memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan bahwa kudeta ini berakhir gagal. Guterres menilai benar-benar tidak dapat diterima untuk membalikkan hasil akhir Pemilihan Umum Myanmar yang merupakan keinginan dari sebagian besar rakyat Myanmar.

Bahkan, negara-negara Barat juga mengutuk keras kudeta militer tanpa syarat di Myanmar, tetapi upaya di Dewan Keamanan untuk mencapai posisi bersama berakhir gagal karena Tiongkok memilih tidak setuju. Tiongkok merupakan salah satu dari 5 negara anggota tetap dengan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Tiongkok sendiri diketahui telah lama berperan untuk melindungi negara dari pengawasan internasional serta telah lama memperingatkan sejak kudeta bahwa sanksi atau tekanan internasional hanya akan memperburuk keadaan.

Baca Juga: Ribuan Orang Burma Ikut Aksi Protes Kudeta Myanmar di Tokyo

2. Penangkapan Aung San Suu Kyi beralasan bahwa ia terlibat dalam impor walkie-talkie secara ilegal

Para pendukung Aung San Suu Kyi menuntut pembebasan tokoh yang didukungnya dari penangkapan. (Twitter.com/KenRoth)

Pada hari Rabu, 3 Februari 2021, lalu pihak berwenang di Myanmar mengajukan tuntutan terhadap Aung San Suu Kyi karena diduga terlibat dalam impor serta menggunakan 6 walkie-talkie ilegal selama penggeledahan di rumahnya di Naypyitaw, ibu kota Myanmar. Pihak partai NLD, partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, mengatakan bahwa dia telah diperintahkan untuk menjalani tahanan selama 2 minggu dan ia juga mengatakan pihak berwenang telah menggerebek kantor partai NLD di berbagai wilayah Myanmar. Presiden Myanmar, Win Myint, secara terpisah dituduh melanggar langkah-langkah pembatasan COVID-19 saat menggelar kampanye menjelang Pemilihan Umum Myanmar bulan November 2020 lalu.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, mengatakan Amerika Serikat terganggu oleh dakwaan terbaru yang dituduhkan kepada Aung San Suu Kyi. Ia juga mengatakan pihaknya menyerukan kepada militer Myanmar untuk segera membebaskan mereka semua, serta semua pemimpin sipil dan politik, jurnalis, dan aktivis HAM yang sedang ditahan. Sehari sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat membuat keputusan hukum bahwa tindakan militer Myanmar merupakan tindakan kudeta, yang memicu pembatasan tertentu pada bantuan asing ke Myanmar.

Para pejabat tinggi pemerintah Amerika Serikat mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan.

Baca Juga: Ribuan Orang Burma Ikut Aksi Protes Kudeta Myanmar di Tokyo

Verified Writer

Christ Bastian Waruwu

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya