Swiss Setuju Perkuat Aturan Kepemilikan Senjata Api

2. Para penggemar senjata api menilai peringatan pemerintah Swiss terlalu dibesar-besarkan

Para penggemar senjata api dibalik referendum yang digelar hari Minggu, 19 Mei 2019, lalu bersikeras bahwa peringatan pemerintah terlalu dibesar-besarkan. Kampanye itu menuduh bahwa perubahan hukum di Uni Eropa mengendalikan kedaulatan Swiss dan akan menghapus hak memiliki senjata di Swiss. Kelompok lobi senjata, ProTell, menyuarakan keprihatinan pada konsekuensi referendum tersebut, di mana hanya sekitar 43 persen pemilih yang memenuhi syarat berpartisipasi.

Ketua ProTell, Jean-Luc Addor, mengatakan bahwa kebebasan mereka telah terkikis dan menegaskan bahwa reformasi tersebut tidak akan menghindari serangan teroris tunggal. Partai Rakyat Swiss (SVP), yang dikenal populis dan sayap kanan, merupakan partai satu-satunya yang menentang reformasi undang-undang, sementara itu memperingatkan bahwa tunduk pada perintah Uni Eropa akan memiliki konsekuensi.

"Kami mengakui bahwa ada kebutuhan tertentu untuk tetap di dalam Schengen dan Dublin, tetapi kami tidak dapat menerima apa pun untuk melakukannya," ungkap pernyataan dari Wakil Presiden Partai SVP, Celine Amaudru, seperti yang dikutip dari Channelnewsasia.com. Sulit untuk mengetahui dengan tepat berapa banyak senjata api yang beredar di Swiss, karena senjata terdaftar secara regional dan tidak ada registrasi nasional.