TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Xinjiang: Inggris Serukan PBB Agar Diberi Akses Penyelidikan

Tiongkok mendapatkan kritikan keras akibat masalah ini

Tempat kamp penahanan di Xinjiang, Tiongkok. (Twitter.com/jen_sues)

London, IDN Times - Inggris akan menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Senin, 22 Februari 2021, waktu setempat untuk diberikan akses dalam penyelidikan pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang, Tiongkok. Karena masalah ini juga, Tiongkok mendapatkan kecaman keras dari berbagai negara di dunia. Bagaimana awal ceritanya?

1. Menteri Luar Negeri Inggris merujuk pada laporan peristiwa kekerasan yang terjadi

Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab. (Twitter.com/DominicRaab)

Dilansir dari Aljazeera.com, pemerintah Inggris akan menyerukan pada hari Senin, 22 Februari 2021 agar PBB diberikan akses mendesak dan tidak terkekang ke Xinjiang untuk menyelidiki laporan pelanggaran di wilayah Xinjiang, Tiongkok, saat Inggris kembali ke Dewan HAM PBB sebagai anggota pemungutan suara. Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, juga diperkirakan akan mengutuk catatan hak sesama anggota dewan dari Tiongkok dan Rusia serta meningkatkan kekhawatiran tentang Myanmar dan Belarusia.

Raab sendiri merujuk pada laporan pelanggaran di Xinjiang, termasuk penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi paksa terhadap wanita. Tiongkok telah mendapatkan komentar pedas dari berbagai negara di dunia karena telah menahan ratusan ribu orang di Xinjiang dan menempatkan mereka di tempat yang disebut "pusat pelatihan kejuruan" yang menurutnya perlu untuk membasmi ekstremisme dan memberi orang keterampilan baru. Sebagian besar dari pengkritik Tiongkok menyebutnya sebagai kamp konsentrasi.

Baca Juga: Dugaan Kerja Paksa, Inggris Larang Produk Dari Xinjiang

2. Pihak Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI) mengatakan telah mengidentifikasi lebih dari 380 tempat fasilitas penahanan yang dicurigai di wilayah Xinjiang

Kamp penahanan kaum Uighur di Xinjiang, Tiongkok. (Instagram.com/ReaderDon7)

Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet, telah meminta Tiongkok untuk mengizinkannya mengunjungi wilayah tersebut sejak Desember 2018 lalu dan tahun 2020 lalu, dia juga meminta akses tanpa batas ke wilayah tersebut. Pihak Tiongkok sebelumnya mengatakan akan menyambut para pejabat PBB di Xinjiang asalkan mereka tetap berada di luar urusan dalam negeri.

Sebuah lembaga pemikir Australia tahun 2020 lalu mengatakan Tiongkok memperluas jaringan pusat penahanan di Xinjiang, bahkan ketika akan menghentikan program "pendidikan ulang". Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI) mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi lebih dari 380 fasilitas penahanan yang dicurigai di wilayah tersebut, di mana PBB mengatakan lebih dari 1 juta warga Uighur dan sebagian besar penduduk berbahasa Turki telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir ini. 

Baca Juga: AS Terganggu Laporan Pelecehan Seksual di Kamp Xinjiang

Verified Writer

Christ Bastian Waruwu

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya