TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Imran Khan Bersumpah Akan Bentuk Partai Baru jika PTI Dilarang 

Pemerintah Pakistan berencana melarang partai Khan PTI

Imran Khan (instagram.com/imrankhan.pti)

Jakarta, IDN Times - Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan bersumpah akan membentuk partai baru apabila partainya Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dilarang oleh pemerintah. Hal itu diungkapkannya dalam wawancara ekslusif dengan Nikkei Asia yang diterbitkan pada hari Jumat (14/7/2023).

"Jika mereka menghapus partai maka kami akan membentuk partai dengan nama baru dan tetap memenangkan pemilihan," kata ketua PTI itu. "Bahkan jika mereka mendiskualifikasi saya dan menjebloskan saya ke penjara, partai itu akan tetap menang."

Usai protes kekerasan pecah di seluruh negeri menyusul penangkapan Khan pada 9 Mei lalu, banyak tokoh pemerintah telah mendukung seruan untuk melarang partai Khan tersebut. Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah mengatakan pelarangan PTI merupakan satu-satunya solusi, sementara Menteri Pertahanan Khawaja Asif mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan langkah tersebut.

Baca Juga: Imran Khan Tuding Militer Pakistan Mau Hancurkan Partainya

Baca Juga: Wartawan Pakistan pro-Imran Khan yang Hilang Pekan Lalu Kini Bebas

1. Khan tegaskan basis dukungannya masih kuat

Lebih dari 9 ribu pendukung dan anggota PTI telah ditangkap pascaserangan 9 Mei, dikutip dari Geo News. Banyak tokoh terkenal di partai itu juga ditahan dan baru dibebaskan setelah mereka setuju mundur dari PTI.

Meski begitu, Khan bersikeras bahwa basis dukungannya tetap solid dan menekankan bahwa politik Pakistan telah berubah secara mendasar.

"Ini bukan politik tahun 80-an dan 90-an, di mana politisi berpengaruh dan (militer) memutuskan partai mana yang memenangkan pemilu. Sekarang orang akan memilih berdasarkan ideologi untuk pertama kalinya sejak 1970," kata mantan bintang kriket yang beralih menjadi politisi itu.

2. Dukungan publik terhadap partai politik tidak bisa dihentikan dengan kekerasan

Saat ini, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengadili Khan dan para pemimpin PTI lainnya di pengadilan militer atas tuduhan penyerangan instalasi militer. Juru bicara militer mengatakan lebih dari 100 orang diadili di pengadilan militer atas dugaan keterlibatan langsung dalam aksi kekerasan dua bulan lalu.

Namun pengawas seperti Human Rights Watch dan Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan menentang penuntutan militer terhadap warga sipil, bahkan untuk kejahatan terhadap angkatan bersenjata.

Saat ditanyai tentang tindakan keras yang masih berlanjut terhadapi partainya, Khan mengatakan bahwa pemerintah masih berusaha untuk menghentikannya melalui intimidasi. "Bila ada dukungan publik terhadap partai politik maka tidak bisa dihentikan dengan kekerasan," ujarnya.

Verified Writer

Fatimah

null

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya