TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Dugaan Kerja Paksa, Inggris Larang Produk Dari Xinjiang

Etnis Uighur di Tiongkok dianggap telah tertindas

Ilustrasi foto kerja paksa terhadap etnis Uighur. Sumber:unplash.com/Thibault Luycx

London, IDN Times - Kisah etnis Uighur di Xinjiang, yang mayoritas beragama Islam dan memiliki ciri fisik berbeda dengan mayoritas penduduk Tingkok telah berulangkali menarik perhatian internasional. Tiongkok dituduh telah menahan para warga etnis Uighur dan menerapkan kerja paksa.

Terkait adanya dugaan kerja paksa di Xinjiang pemerintah Inggris pada Selasa, 12 Januari mengumumkan akan menetapkan aturan agar barang dari Xinjiang tidak masuk ke Inggris.

Baca Juga: Marks and Spencer Mau Setop Pakai Kapas dari Xinjiang, Apa Sebabnya?

1. Xinjiang dituduh sebagai tempat penindasan terhadap etnis Uighur

Melansir dari VOA News, pada selasa, 12 Januari Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyampaikan kepada parlemen tentang dugaan kerja paksa terhadap etnis Uighur di Xinjiang dan ada bukti yang mendukung, setelah PBB memperkirakan setidaknya 1 juta etnis Uighur yang ditahan di kamp.

Dominic juga menyampaikan bahwa diduga ada pelanggaran lainnya yaitu memberikan pendidikan politik secara paksa, sterilisasi paksa, interniran di luar hukum, pengawasan ekstensif dan invasif yang menargetkan minoritas, dan pembatasan sistematis pada budaya, pendidikan, dan agama Uighur.

Karena hal tersebut pemerintah Inggris akan menetapkan peraturan baru agar perusahaan berusaha menghindari barang dari Xinjiang, Tiongkok agar tidak masuk dalam bahan produksi. Inggris tidak ingin bisnisnya terkait dengan barang dari hasil kerja paksa di Xinjiang.

Dominic menyampaikan bahwa akan ada aturan yang lebih kuat untuk uji tuntas mengenai sumber barang, dengan memperkuat Undang-Undang Perbudakan Modern untuk memasukkan denda, melarang pemerintah dengan perusahaan mana pun yang tidak mematuhi aturan pengadaan, dan akan ada tinjauan khusus terhadap ekspor dari Xinjiang.

Untuk membuktikan mengenai adanya kerja paksa di xinjiang, menteri Inggris itu juga meminta PBB diberikan akses ke kamp tersebut. 

2. Hubungan Inggris Tiongkok akan semakin memburuk

Foto Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab. Sumber: twitter.com/Dominic Raab

Dengan memberlakukan aturan baru tersebut Inggris akan meningkatkan hubungan yang memanas dengan Tiongkok. Melansir dari Reuters, Inggris lima tahun sebelumnya  sempat memuji dimulainya era emas dalam menjalin relasi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang dirayakan dengan Presiden XI berkunjung ke London, ia juga mengikuti makan malam yang diselenggarakan oleh Ratu Elizabeth.

Namun kini keduanya semakin tak akrab. Inggris sebelumnya telah melontarkan kritikan terkait tindakan Tiongkok atas Hong Kong dan juga melakukan penghapusan teknologi 5G untuk produk Huawei.

Sejak resmi keluar dari Uni Eropa (UE) Perdana Menteri Boris Johnson ingin menerapkan peran independen Inggris dalam urusan luar negeri, yang disebut sebagai langkah pemimpin London, namun tindakan tersebut telah dikritik oleh beberapa anggota parlemen oposisi karena tidak melakukan tindakan yang lebih berdampak dan mempertanyakan pengaruh seperti apa yang akan ditimbulkan oleh aturan baru tersebut.

Dalam pertemuan  Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa, Menteri Negara Inggris untuk Timur Tengah dan Afrika Utara James Cleverly mengatakan bahwa Tiongkok telah menggunakan cara kontra-terorisme untuk membenarkan terhadap penindasan etnis Uighur.

Perwakilan Tiongkok Zhang Jun menyangkal bahwa negaranya melakukan penindasan terhadap etnis Uighur, ia mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa tuduhan tersebut tanpa bukti dan merupakan murni motif politik, ia juga meminta untuk tidak mencampuri urusan internal Tiongkok.

Melansir dari Al Jazeera, anggota parlemen Inggris dan sekelompok pendukung Konservatif, telah mendesak Inggris Inggris untuk tidak melakukan perdagangan bilateral dengan Tiongkok, bila pengadilan Inggris memutuskan bahwa Beijing telah melakukan genosida, namun permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi, karena alasan bahwa pengadilan internasional yang berhak mengadili perkara genosida.

Baca Juga: Marks and Spencer Mau Setop Pakai Kapas dari Xinjiang, Apa Sebabnya?

Verified Writer

Ifan Wijaya

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya