TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Hadapi Inflasi, Prancis Bakal Kucurkan Sederet Bansos Ini

Inflasi Prancis mencapai 6,5 persen

Ilustrasi ruang sidang parlemen. (Unsplash.com/Melody Ayres-Griffiths)

Jakarta, IDN Times - Majelis Nasional Prancis telah menyetujui sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan membantu daya beli rakyat Prancis dengan memberikan sejumlah manfaat sosial. RUU ini dianggap mendesak karena Prancis sedang menghadapi tingginya lonjakan inflasi.

Pembahasan RUU ini di parlemen merupakan ujian pertama bagi pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, dalam mencapai kompromi lintas partai setelah koalisinya gagal meraih mayoritas kursi dalam pemilihan baru-baru ini.

Baca Juga: Inflasi Selandia Baru Tembus 7,3 Persen, Tertinggi sejak 3 Dekade

Baca Juga: China Puji Kontribusi Prancis sebagai Penjaga Perdamaian di Eropa

1. RUU itu didukung 341 anggota Majelis Nasional

Melansir France 24, dalam pemungutan suara di Majelis Nasional pada Jumat (22/7/2022), RUU yang disebut "tagihan daya beli darurat" itu disetujui oleh 341 anggota, sementara ada 116 suara yang menentang dan 21 lainnya abstain.

Perdana Menteri Elisabeth Borne di Twitter menyampaikan bahwa disetujuinya RUU itu menunjukkan adanya semangat tanggung jawab untuk melindungi orang dari dampak inflasi.

"Membangun mayoritas proyek untuk memberikan solusi nyata kepada rakyat Prancis, kami berhasil," tulisnya di Twitter.

Mengatasi biaya hidup yang meningkat merupakan salah satu agenda utama Macron dalam periode kedua kepemimpinannya. Prancis tercatat mengalami inflasi sebesar 6,5 persen pada bulan lalu, yang juga dirasakan negara-negara zona euro lainnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh melonjaknya harga energi setelah invasi Rusia ke Ukraina.

RUU itu masih butuh persetujuan dari Senat, majelis tinggi didominasi oleh Les Republicains yang konservatif. Pembahasan akan dilakukan pada 28 Juli.

Baca Juga: [UPDATE] COVID Dunia per Hari 760 Ribu Kasus, Prancis Masih Tertinggi

2. Bantuan yang diberikan untuk rakyat Prancis

Bendera Prancis. (Pexels.com/Atypeek Dgn)

Melansir Anadolu Agency, bantuan yang akan diberikan kepada rakyat Prancis jika RUU itu jadi diterapkan. Bantuan itu termasuk kenaikan dana pensiun dan tunjangan sosial sebesar 4 persen, membatasi kenaikan sewa, dan menaikkan batas tunjangan lainnya yang disebut bonus Macron.

RUU itu juga dirancang untuk memastikan kebutuhan energi Prancis terpenuhi di tengah gangguan pasokan energi dari Rusia. Dalam kesepakatan mengenai enegi, disetujui ketentuan khusus yang akan berlaku kurang dari lima tahun.

Kesepakatan energi yang disetujui mencakup pembangunan terminal gas LNG terapung sementara di pelabuhan Le Havre dan pembukaan kembali sementara pembangkit listrik tenaga batu bara di Saint-Avold yang ditutup pada Maret. 

Rencana penggunaan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara menimbulkan pertentangan. Maud Bregeon, seorang anggota Majelis Nasional dari partai Macron mengakui bahwa rencana itu bukan sesuatu yang baik, tapi dia menganggap rencana itu dibutuhkan untuk kondisi saat ini.

Anggaran yang akan digelontorkan Prancis dalam penerapan RUU ini akan menghabiskan biaya sekitar 20 miliar euro (Rp305,9 triliun).

Verified Writer

Ifan Wijaya

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya