Parlemen Pakistan Debat untuk Usir Duta Besar Prancis
Khan ingin negara Barat hukum penghina nabi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Islamabad, IDN TIimes - Pemerintah Prancis yang tidak melarang publikasi dan pembuatan karikatur Nabi Muhammad telah membuat marah warga Pakistan. Karena hal itu Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP)sejak November tahun lalu telah mendesak agar pemerintah mengusir diplomat Prancis.
Protes pekan lalu di seluruh Pakistan yang membuat sebuah resolusi untuk mengusir duta besar Prancis mulai diperdebatkan pada hari Selasa (20/04/2021) oleh parlemen. Protes besar-besaran mulai berlangsung pada 12 April setelah pihak berwenang menahan kepala TLP Saad Rizvi yang memimpin massa untuk mengusir duta besar Prancis.
Baca Juga: KTT ASEAN Bahas Myanmar Digelar 24 April, PM Thailand Tidak Hadir
1. TLP setuju hentikan protes
VOA News melansir, resolusi tersebut merupakan hasil dari kesepakatan yang dinegosiasikan oleh pemerintah Perdana Menteri Imran Khan dalam pembicaraan semalam dengan para pemimpin partai Islam Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), dalam rangka untuk meredakan hari-hari demonstrasi nasional anti-Prancis.
Setelah pertemuan TLP setuju untuk menghentikan protesnya di seluruh negeri. Hasil pertemuan itu juga membuat pemerintah mencabut keputusan pekan lalu yang melarang TLP dan akan membebaskan para pemimpin serta aktivis kelompok yang ditahan selama protes.
Protes itu telah menimbulkan kekerasan, massa dan polisi saling bentrok, yang menyebabkan empat polisi dan enam pengunjuk rasa tewas. Para pejabat mengatakan lebih dari 800 orang, kebanyakan penegak hukum, termasuk di antara mereka yang terluka dalam bentrokan itu.
Resolusi ini menyerukan pengusiran duta besar Prancis. Isi resolusi menyampaikan bahwa hanya pemerintah saja yang berwenang untuk menangani masalah kebijakan luar negeri dan "tidak ada individu, kelompok atau partai yang diizinkan untuk memberikan tekanan ilegal yang tidak semestinya mengenai masalah tersebut."
Michael Kugelman, wakil direktur program Asia di Washington Wilson Center, menyampaikan pendapatnya ke VOA mengenai resolusi tersebut. “Optik dari mengajukan resolusi yang menyerukan pengusiran duta besar Prancis tidak baik untuk Islamabad, karena pada dasarnya tunduk pada permintaan inti TLP. Meskipun demikian, Parlemen memiliki kesempatan untuk menolak resolusi tersebut, dan itu akan menjadi kemenangan besar tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi negara yang telah berulang kali memperlakukan kelompok garis keras agama dengan sarung tangan anak."
Resolusi tersebut akan dibahas lebih lanjut di parlemen dan debat pada sesi sidang yang berlangsung Jumat pekan ini.
Baca Juga: Kasus Genosida di Rwanda, Prancis Dituduh Ambil Peran
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.