PBB: Pejabat Sudan Lakukan Pelanggaran Kemanusiaan tapi Diampuni

2. Pejabat yang terlibat kejahatan masih terus bekerja

Komisi PBB mengatakan, Sudan Selatan telah menerapkan impunitas karena tidak ada satu pun dari mereka yang disebut dalam laporan menghadapi pertanggungjawaban atas kejahatannya.

"Selama beberapa tahun, temuan kami secara konsisten menunjukkan bahwa impunitas untuk kejahatan serius merupakan pendorong utama kekerasan dan kesengsaraan yang dihadapi warga sipil di Sudan Selatan," kata ketua komisi Yasmin Sooka, dilansir VOA News.

"Jadi kami telah mengambil langkah untuk menyebutkan lebih banyak individu yang memerlukan penyelidikan dan penuntutan kriminal atas peran mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia berat," tambah Sooska.

"Komisi menemukan bahwa sementara Pemerintah Sudan Selatan telah mengumumkan komite investigasi khusus dalam beberapa situasi, tidak ada satu pun yang mengarah pada bentuk pertanggungjawaban apa pun. Pemerintah dan personel militer yang terlibat dalam kejahatan serius ini tetap menjabat," kata komisi itu dalam pernyataannya.

Sudan Selatan menuduh komisi PBB mencampuri urusan nasionalnya dan menolak temuan-temuannya. Komisi tersebut telah melakukan penyelidikan selama setahun di enam negara bagian di Sudan Selatan dan merilis sebagian ringkasan temuannya pada bulan lalu.