TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

AS Diduga Bujuk Qatar Tahan Dana Minyak Iran Senilai Rp94 Triliun  

AS langgar kesepakat dengan Iran

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. (twitter.com/POTUS)

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) dilaporkan membujuk Qatar secara diam-diam untuk kembali menahan dana Iran sebesar 6 miliar dolar AS atau Rp94 triliun.

Dana tersebut merupakan hasil penjualan minyak Iran ke Korea Selatan. Sebelumnya, pendapatan hasil minyak itu rencananya akan dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan antara AS dan Iran pada September lalu. 

Namun, pemerintahan Joe Biden kini mendapat tekanan untuk menahan pencairan dana tersebut akibat dugaan keterlibatan Iran dalam serangan Hamas ke Israel, dilansir dari The Guardian, Jumat (13/10/2023)

"CBS News mengetahui bahwa AS mencapai ‘kesepakatan diam-diam’ dengan Qatar untuk tidak melepaskan sepeser pun uang minyak Iran senilai 6 miliar dollar Amerika yang ditransfer sebagai bagian dari pertukaran tahanan AS-Iran", tulis Nancy Cordes, koresponden Gedung Putih untuk CBS News di akun X-nya. 

Baca Juga: AS Kecam Presiden Kolombia yang Sebut Israel Mirip Nazi

1. AS langgar kesepakatan dengan Iran pada September lalu

Sebelumnya, pada September lalu, AS telah setuju untuk membebaskan dana tersebut kepada Iran. Sebagai balasan, Iran setuju untuk membebaskan 5 warga AS yang telah lama ditahan. 

Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, AS memindahkan uang minyak Iran tersebut dari bank di Korea Selatan ke Qatar sebagai mediator dari kesepakatan ini. Namun, AS diduga telah membujuk Qatar secara diam-diam untuk menahan pencairan dana tersebut. 

Wakil Menteri Keuangan AS, Wally Adeyemo menyatakan, "Dana tersebut tidak akan kemana-kemana dalam waktu dekat ini," dikutip dari CBS.

2. Iran kecam keputusan AS

Menanggapi berita ini, Iran menyatakan kecaman keras. Perwakilan Iran untuk PBB, di New York, menyebut bahwa uang tersebut merupakan hak milik rakyat Iran. 

“AS tidak dapat mengingkari perjanjian tersebut. Uang tersebut berhak menjadi milik rakyat Iran, yang diperuntukkan bagi pemerintah untuk memfasilitasi perolehan semua kebutuhan penting dan yang disetujui bagi rakyat Iran”, kata delegasi Iran untuk PBB. 

Seorang pengamat politik di Washington, Trita Parsi, menilai keputusan ini akan semakin memperburuk hubungan Iran dan AS. Ini merupakan kali kedua AS melanggar perjanjian dengan Iran dalam 5 tahun terakhir. Sebelumnya, Presiden Donald Trump melanggar perjanjian nuklir, JCPA, dengan menarik AS dari perjanjian tersebut. 

Baca Juga: Inggris Kirim Jet Pengintai dan Kapal Perang Bantu Israel

Verified Writer

Leo Manik

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya