Jaksa Agung Israel Kecam Diplomasi Vaksin Netanyahu
Keputusan Netanyahu tidak demokratis
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tel Aviv, IDN Times - Israel adalah negara di dunia yang meluncurkan kampanye vaksinasi tercepat di dunia. Hingga sejauh ini, dari hampir 10 juta penduduknya, lebih dari separuh telah mendapatkan vaksin. Ratusan ribu lainnya telah mendapatkan suntikan untuk dosis yang kedua.
Israel juga memiliki akses untuk mengamankan pasokan vaksin dari produsen Pfizer dan Moderna. Karena itu, Israel sejauh ini tidak kekurangan pasokan dan justru masih memiliki kelebihan ratusan dosis vaksin Moderna.
Karena memiliki kelebihan vaksin cadangan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kemudian memberikan beberapa ribu vaksinnya ke negara-negara sekutu di Amerika Latin, Eropa dan bahkan Afrika. Namun keputusan Netanyahu tersebut menimbulkan suasana politik dalam negeri memanas.
1. Pendapat Jaksa Agung agar Netanyahu berkonsultasi sebelum memutuskan diplomasi vaksin
Sejauh ini negara-negara sekutu yang telah mendapatkan kiriman vaksin dari Israel adalah Honduras dan Republik Ceko. Honduras sendiri mengatakan akan membuka hubungan diplomatiknya di Israel.
Sedang Republik Ceko adalah salah satu negara Eropa yang paling kuat mendukung Israel di Eropa. Diplomasi vaksin Netanyahu disinyalir memiliki pesan kepada negara sekutu untuk mendukung klaim Yerusalem sebagai ibukotanya.
Namun keputusan yang dilakukan oleh PM Netanyahu dengan membagikan vaksin ke luar negeri mendapatkan kritik dan kecaman dari lawan politiknya. Setelah keputusan itu dipertanyakan dasar hukumnya, program diplomasi vaksin itu dibekukan.
Melansir dari laman Associated Press, setelah pembekuan program diplomasi vaksin, Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, meminta pendapat Jaksa Agung dalam kasus tersebut.
Jaksa Agung Avichai Mandelblit mengatakan seharusnya Netanyahu berkonsultasi dengan kabinet dalam memutuskan hal seperti itu. Karena diplomasi vaksin dianggap memiliki implikasi yang luas, "pantas bahwa subjek tersebut (harus) dibawa untuk diskusi di pemerintahan, Kabinet atau di forum lain yang mencakup semua menteri terkait dalam masalah ini," kata Mendelblit.
Baca Juga: Profil Benjamin Netanyahu, dari Militer hingga PM Israel Terlama
Baca Juga: Biden Lakukan Telepon Resmi Pertama dengan Netanyahu
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.