TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

PM Selandia Baru Dukung Negaranya Keluar dari Persemakmuran Inggris

Ingin menjadi negara republik yang bebas dari Inggris

ilustrasi bendera Selandia Baru (Unsplash.com/Claudette Wicks)

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Chris Hipkins, pada Senin (1/5/2023), mendukung agar negaranya menjadi republik. Tetapi, dia tidak memiliki rencana kapan akan melakukan pemisahan diri dari persemakmuran Inggris.

Hipkins menjabat sebagai PM Selandia Baru usai Jacinda Ardern mengundurkan diri. Pendahulunya juga memiliki keyakinan serupa, yakni mendukung Selandia Baru menjadi republik.

Sebagai bekas jajahan Inggris, Selandia Baru memiliki pemerintahan sendiri. Namun Raja Charles III tetap mendominasi peran seremonial sebagai kepala negara dan raja. Perwakilan Charles III di Selandia Baru adalah seorang gubernur jenderal.

Baca Juga: Selandia Baru Buat Kampanye Love Better untuk Remaja yang Putus Cinta

1. Selandia Baru harus jadi negara merdeka

PM Selandia Baru Chris Hipkins (Twitter.com/Chris Hipkins)

Keterangan Hipkins dikeluarkan sebelum dia berangkat menghadiri penobatan Raja Charles III. Dia mengajak warga Selandia Baru untuk mendiskusikan negara tersebut jika ingin merdeka sepenuhnya.

"Idealnya, pada waktunya, Selandia Baru akan menjadi negara yang sepenuhnya merdeka, akan berdiri di atas kaki kita sendiri di dunia, seperti yang kita lakukan sekarang," kata Hipkins dikutip ABC Net.

"Saya yakin kita pada akhirnya harus menjadi negara merdeka," tambahnya.

Hipkins mengatakan bahwa masa depan Selandia Baru ada di tangan masyarakatnya. Namun, sampai saat ini belum ada  diskusi khusus mengenai hal itu.

2. Menjadi republik bukan prioritas kebijakan

Hipkins menjadi PM Selandia Baru secara tiba-tiba usai Ardern mengundurkan diri. Meski kedua PM memiliki cita-cita yang sama, namun hal tersebut bukan kebijakan prioritas.

Saat ini Hipkins belum berencana untuk menggantikan gubernur jenderal yang mewakili Raja Charles III sebagai kepala negara.

"Ketika orang Selandia Baru siap untuk berdebat tentang apakah mereka ingin menjadi republik atau tidak, maka saya hanya akan menjadi salah satu suara di dalamnya. Tapi itu bukan sesuatu yang ingin saya prioritaskan. Saya tidak yakin ini waktu yang tepat untuk melakukannya," kata Hipkin, dikutip The Guardian.

Menurut dia, kemungkinan Selandia Baru akan menggelar referendum untuk jalan tersebut. Dan itu hanya bisa dilakukan jika ada permintaan publik yang kuat.

Baca Juga: Panglima TNI Tolak Bantuan Selandia Baru untuk Bebaskan Pilot Susi Air

Verified Writer

Pri Saja

Petani Kata

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya