Thailand Mulai Memberi Dakwaan kepada Para Pemimpin Pro-demokrasi 

1. Penggunaan lesse-majeste akan mengungkap kebrutalan sistem feodal Thailand

Polisi telah menyiapkan barikade dan sekitar 6.000 personel keamanan di sekitar Biro Properti Kerajaan ketika massa pro demokrasi merencanakan akan menggelar aksi besar rapat umum pada hari Rabu, 25 November 2020. Sehari sebelumnya, polisi sudah mengirimkan surat panggilan dakwaan lesse-majeste kepada para pemimpin pro demokrasi.

Laman berita The Guardian melaporkan bahwa salah satu pemimpin massa pro demokrasi yang bernama Parit ‘Penguin” Chiwarak mengatakan “Ini akan mengungkap kebrutalan sistem feodal Thailand kepada dunia” (25/11). Parit juga menjadi salah satu dari tujuh aktivis yang mendapatkan surat pemanggilan.

Hukum lese majeste, menurut BBC, adalah salah satu hukum paling ketat di dunia. Hukum tersebut melarang penghinaan apapun terhadap monarki dan keluarga kerajaan (25/11). Tindakan pemerintah Thailand ini mengikuti perkembangan kritik yang semakin vokal dari para demonstran dan Prayuth Chan-ocha sebelumnya telah mengancam akan menggunakan semua undang-undang untuk menghukum para demonstran, meskipun para demonstran itu siswa sekolah menengah.

Para aktivis pro demokrasi telah mengkiritik Maha Raja Vajiralongkorn yang telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman. Mereka juga menuntut untuk mengurangi kekuasaan monarki, serta menantang keputusan raja yang menyatakan bahwa kekayaan mahkota sebagai milik pribadi, yang menjadikan Maha Raja Vajiralongkorn menjadi orang terkaya di Thailand.